SELATPANJANG, GORIAU.COM - Ternjadinya pengulangan pemilihan kelapa desa karena adanya persyaratan palsu, jangan sampai terjadi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus mengkaji ulang proses seleksi administrasi Pilkades.

Demikian diungkapkan, anggota DPRD Kepulauan Meranti yang juga selaku Ketua Komisi I, Dedi Putra, Jumat (18/1/2013). 

Menurut Dedi, kecerobohan dan ketidak hati-hatian dalam meloloskan pemeriksaaan administrasi terutama terhadap ijazah para calon yang akan maju di Pilkades bisa berdampak buruk terhadap pemerintahan desa termasuk harus dilakukannya pemilihan ulang seperti yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Merbau.

''Ini harus jadi pelajaran berharga bagi pemerintah kabupaten, jangan sampai terulang lagi,'' ingatnya.

Untuk ke depan, sistem dan mekasime seleksi harus diperbaharui sedemikian rupa, sehingga bisa menjamin bahwa\ pilkades yang dilaksanakan bebas dari manipulasi apalagi penggunaan ijazah palsu. Selain itu kata Dedi, pemerintah juga harus mengkaji\ ulang sistem pengeluaran ijazah bagi penyelenggara pendidikan. Baik pendidikan formal maupun non formal. Sebab timbulnya ijazah palsu tentu tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pihak di luar pemerintah tapi juga karena ada keterlibatan atau campur tangan pihak tertentu.

Sementara itu Ketua Komisi III Hafizan Abbas yang membidangi pendidikan mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi penyelenggara paket pendidikan mulai dari paket A,B dan C. Sebab besar kemungkinannya permasalahan muncul dari celah itu. Sebab pada prinsipnya ijazah resmi yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan tidak ada yang palsu.

''Seluruh ijazah yang diterbitkan oleh pemerintah itu memiliki registrasi dan nomor seri yang dijamin tidak ganda. Namun yang kerab terjadi adanya pemalsuan dokumen itu akibat ulah pribadi yang mau mencalonkan diri dan kadang tidak tertutup kemungkinan melibatkan penyelenggara pendidikan non formal itu,'' ujarnya.

Hafizan jjuga mengatakan pemerintah harus menyerahkan kasus ijazah palsu ke ranah hukum. Sebab yang pertama melakukan kesalahan itu adalah oknum yang akan mengikuti pilkades itu sendiri. (kpt)