PEKANBARU - Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Dr Achmad, menilai kebijakan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah kurang tepat, karena tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

"Ini kebijakan yang tidak bijak, masyarakat baru saja pulih dari badai ekonomi akibat Covid-19, dan baru mau bangkit, tapi BBM sudah dinaikkan, ini waktunya belum tepat," kata mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini, Senin (22/8/2022).

Dalam membuat keputusan menaikkan harga BBM, lanjut Achmad, ada pertimbangan terkait dampak inflasi. Dimana, bahan-bahan pokok masyarakat akan ikut naik, dan ini membuat masyarakat menjadi menderita.

Dan tidak hanya itu saja, dampaknya juga akan memengaruhi berbagai sektor, misalnya para nelayan yang ruang geraknya terbatas, atau para petani sawit yang harga buah jadi lebih murah karena beban ongkos.

"Makanya saya bilang, kenaikan BBM ini sama dengan memiskinkan rakyat," tegasnya.

Pemerintah, kata Achmad, jangan takut memberikan subsidi terhadap BBM yang peruntukkannya kepada masyarakat. Karena tujuan berdirinya negara adalah kesejahteraan rakyat, artinya kepentingan rakyat harus menjadi prioritas.

"APBN itu untuk rakyat, kalau memang dana terbatas, ditunda dulu pembangunan yang tidak priroritas, misalnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Anggarannya yang triliunan itu dialihkan ke subsidi saja," jelasnya. ***