PEKANBARU, GORIAU.COM - Bawaslu Provinsi Riau melakukan kunjungan silaturahmi kepada sejumlah Parpol peserta Pemilu. Kunjungan tersebut diawali pada hari Senin (13/05) dan akan berakhir pada Sabtu (18/05) mendatang.

Hari pertama, Bawaslu Riau yang terdiri dari Ketua Bawaslu Edy Syarifuddin, dua orang anggota Rusidi Rusdan dan Fitry Heriyanti serta kepala sekretariat dan tim asisten bersilaturahmi dengan pengurus Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Menurut Anggota Bawaslu Riau Rusidi Rusdan yang membidangi Oraganisasi dan SDM, selain untuk bersilaturahmi, kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau yang saat ini sudah membentuk Panwaslu Kabupaten dan Kota serta Panwaslu Kecamatan.

''Disamping itu, kita juga menyampaikan aturan main pemilu. Sekaligus meneruskan tradisi kunjungan ke partai politik yang sudah dilakukan oleh Bawaslu RI di tingkat pusat,'' ujar Rusidi Rusdan.

Dia mengatakan di Partai Golkar, Bawaslu Riau diterima sejumlah pengurus, antara lain Ruspan Aman, Eva Nora, Gumpita, Yulisman dan Endang Sukarelawan. Pengurus Golkar, kata Rusidi, menyabut baik kedatangan Bawaslu dan pertemuan berlangsung dengan akrab dan penuh kekeluargaan. Golkar menilai kunjungan Bawaslu ke kantor mereka sangat bermanfaat.

Sama halnya di Golkar, kunjungan ke Partai Demokrat juga diterima dengan baik oleh sejumlah pengurus Demokrat yang antara lain Drh Chairir, Bakri, Raja Susi. "Demokrat menyambut dengan hangat. Tetapi karena di demokrat sedang ada pendaftaran Ahmad jadi Calon Gubri, sehingga pertemuan dengan Bawaslu dipersingkat. Tetapi tidak mengurangi nilai dari pertemuan tersebut,'' ujar Rusidi Rusdan.

Sementara di Partai Nasdem, Bawaslu langsung diterima oleh Ketua Iskandar Zulkarnaen dan Desmaniar pengacara Nasdem. Di Partai Nasdem, kata Rusidi, banyak masukan, keluhan dan pertanyaan yang diajukan pengurus partai tersebut kepada Bawaslu. Diantaranya soal peratuaran KPU yang sering berubah-ubah.

''Aturan KPU mereka nilai aneh. Semula boleh lalu tidak boleh. Seperti ijazah leges ijazah. Semula harus dileges dari sekolah atau universitas bersangkuta. Lalu muncul pula surat edaran KPU yang membolehkan ijazah yang dileges dari notaris,'' ujar Rusidi menirukan keberatan pengurus Nasdem. Mendapat keluhan seperti itu, Bawaslu kata Rusidi menjawabnya sesuai dengan kewenangannya.

Rusidi berharap silaturahmi ke sejumlah Parpol tesebut dapat mengantisipasi dari awal agar tidak terjadi pelanggaran. ''Kita mengutamakan pencegahan dari pada penindakan. Menindak itu adalah alternatif terakhir. Tetapi sekecil apa pun pelanggaran akan kita tindak,'' tegasnya. (rls)