PEKANBARU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru, Riau himbauan kepada partai politik untuk menahan diri untuk tidak berkampanye hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif yang dijadwalkan pada tanggal 28 November 2023.

Seiring dengan mendekatnya tanggal pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Legislatif, Bawaslu Kota Pekanbaru telah memberikan pesan tegas kepada partai politik untuk menahan diri dari berkampanye.

Himbauan ini disampaikan oleh Plh Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, Taufik Hidayat, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru, Selasa (2/11/2023).

Acara ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru seperti Misbah Ibrahim, Reni Purba, dan Raja Inal Dalimunte.

Taufik Hidayat menjelaskan bahwa setelah pengumuman DCT, Bawaslu Kota Pekanbaru akan segera melaksanakan Operasi Penurunan Alat Peraga kampanye yang saat ini tersebar di sepanjang jalan kota Pekanbaru.

Bawaslu akan bekerja sama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menertibkan alat peraga yang berisi unsur kampanye seperti visi misi, program peserta pemilu, citra diri, dan kalimat mengajak memilih, yang juga disertai dengan gambar paku.

Tindakan ini akan mencakup penertiban alat peraga yang terpampang di sepanjang jalan protokol kota Pekanbaru.

Bawaslu Kota Pekanbaru juga akan menurunkan timnya, termasuk Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, untuk menertibkan alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang seperti Rumah Ibadah, Pohon & Tiang Listrik, Rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung pemerintah, dan fasilitas umum milik pemerintah.

"Kami meminta partai politik untuk menahan diri berkampanye hingga pengumuman DCT pada 28 November 2023," ujar Plh Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, Taufik Hidayat, dalam konferensi pers hari ini.

Selain himbauan berkampanye, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pekanbaru, Misbah Ibrahim mengatakan bahwa peserta pemilu yang merasa hak mereka tidak terpenuhi dalam hasil keputusan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU Kota Pekanbaru memiliki hak untuk melaporkan sengketa ke Bawaslu Kota Pekanbaru.

Pelaporan sengketa dapat dilakukan dengan mempersiapkan bukti formal dan materiil serta kelengkapan berkas yang akan diterima mulai tanggal 6-8 November 2023, antara pukul 08.00 - 16.00 WIB.

Bawaslu Kota Pekanbaru akan memproses laporan ini selama 12 hari kerja sejak laporan teregistrasi.

Mengantisipasi terjadinya kampanye di luar tahapan yang telah ditetapkan, Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas, Reni Purba, menghimbau peserta pemilu untuk menahan diri dari melakukan kampanye atau pertemuan terbatas bersama masyarakat atau konstituennya.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 492, serta UU Nomor 7 Tahun 2023, menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU (Kabupaten/Kota) akan dikenai pidana dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp12.000.000,00.

Reni juga menjelaskan bahwa tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, yang berlangsung selama 75 hari.

"Peserta pemilu yang merasa haknya tidak terpenuhi dalam hasil keputusan DCT bisa melaporkan sengketa ke Bawaslu Kota Pekanbaru dengan persiapan bukti formal dan materiil mulai tanggal 6-8 November 2023," kata Misbah Ibrahim, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pekanbaru. ***