BENGKALIS, GORIAU.COM - Grand strategy pengembangan empat kawasan dan grand strategy enam jaminan pelayanan kepada masyarakat menjadi tolak ukur program dan penyusunan RKPD serta RPJMD Bengkalis 2010-205. Hal itu terungkap dalam Forum Konsultasi Public yang ditaja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Senin (18/3/2013).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula Bappeda Bengkalis mengundang sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda seperti Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Bengkalis, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bengkalis dan satuan kerja perangkat daerah.

Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, Jondi Indra Bustian, memaparkan tentang grand strategy pengembangan empat kawasan dan grand strategy 6 jaminan kepada masyarakat. Grand strategy pengembangan 4 kawasan tersebut seperti yang selalu dipublikasikan adalah pengembangan kawasan pusat pendidikan di agribisnis di Pulau Bengkalis, kawasan pusat industri, pelabuhan dan agroindustri di Bukit Batu – Siak Kecil, kawasan pariwisata dan agribisnis di Pulau Rupat dan kawasan kota transit dan petropolitan di Kecamatan Mandau dan Pinggir.

Dipaparkan Jondi, Bappeda melaksanakan tugas pokok perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bappeda telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 tahun 2010.

Sedangkan grand strategy 6 jaminan untuk masyarakat adalah jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan, jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera, jaminan akses infrastruktur dasar, jaminan pelayanan publik, birokrasi dan kelembagaan daerah dan yang terakhir jaminan pemerataandan percepatan pembangunan daerah

“Semua grand strategy tersebut dibutuhkan dukungan dari segenap elemen dia ntaranya tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan seperti KNPI dan juga elemen lainnya,” harap Jondi.

Forum konsultasi publik diisi dengan diskusi publik, menerima saran dan kritikan dari masyarakat dan organisasi pemuda untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Selain tokoh masyarakat, sejumlah SKPD terkait diantaranya Kepala Dinas PU Bengkalis M Nasir dan sejumlah pimpinan SKPD lainnya juga hadir. (jfk)