JAKARTA, GOR.COM IAU- Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol, termasuk di dalamnya adalah Peraturan Presiden tentang Penugasan terhadap BUMN PT Hutama Karya sebagai wakil pemerintah untuk membangun Tol Trans Sumatera.


"Masih sedang berproses. Sudah masuk di sekretariat kabinet. Harapan kami bisa segera terbit pada bulan (Maret) ini," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak seperti dilansir antara, di Jakarta, Minggu (24/3/2013).
 

Adanya revisi PP dan Perpresnya, maka pemerintah memastikan akan segera membangun jalan tol Sumatera sepanjang 2.700 kilometer. "Pembangunan akan dilakukan melalui penugasan badan usaha milik negara yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh negara," katanya.


Penugasan tersebut, katanya, karena ruas-ruas tol yang direncanakan dibangun tidak menarik bagi investor swasta meski sudah mulai ditender sejak 2005-2008.


"Jadi, meski secara ekonomi layak, tetapi secara finansial tidak, maka itu yang tidak menarik swasta. Nah, koridor inilah yang akan ditugaskan kepada BUMN, atas nama pemerintah," katanya.


Hermanto menyebut, ruas tol trans Sumatera yang akan dibangun pemerintah melalui program masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) terbagi menjadi empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan tol di Pulau Sumatera.


Keempat koridor utama jaringan jalan tol itu melalui Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer (km), Palembang-Pekanbaru (610 km), Pekanbaru-Medan (548 km), dan Medan-Banda Aceh (460 km). Perkiraan investasi pengerjaan empat koridor jalan tol sepanjang 1.976 km itu sekitar Rp 298 triliun.


Tiga koridor prioritas pembangunan, antara lain jalan Palembang-Bengkulu (303 km), Pekanbaru-Padang (242 km) dan Medan-Sibolga (175 km). "Total tiga jalan prioritas ini 720 km dengan estimasi investasi Rp128 triliun," katanya.


Dia berharap pembangunan jalan tol trans Sumatera ini bisa memacu perekonomian dan menekan biaya logistik. Apalagi, Sumatera dikenal sebagai sumber produk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, singkong, dan sebagainya. "Karena itu, kebutuhan jalan tol sebenarnya di sana sangat tinggi," katanya.


Lima isu substansial yang dibahas dalam revisi itu, antara lain, pengaturan badan usaha jalan tol tidak harus membentuk badan usaha baru setelah pelelangan, pengaturan mengenai penugasan kepada BUMN dalam rangka pelaksanaan pengusahaan jalan tol yang dilakukan pemerintah, lalu pengaturan lebih detil terhadap pengusahaan jalan tol yang dilakukan pemerintah dan Badan Usaha.


Kemudian, penegasan pengaturan pelelangan badan Usaha dan penegasan pelaksanaan konstruksi sebagai tanggung jawab badan usaha. (md)