PEKANBARU – Ekonom Kementerian Keuangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Dahlan Tampubolon, mengingatkan Pemerintah Pusat agar tidak membiarkan pemerintah daerah megap-megap sendiri, sementara Pusat asyik dengan proyek-proyek ambisiusnya.

"Di tengah badai geopolitik ini, satu-satunya jalan cuma disiplin ketat. Pusat harus tetap menjaga aliran dana ke daerah supaya pelayanan publik nggak mati total. Jangan sampai daerah dibiarkan megap-megap sendiri sementara pusat asyik dengan proyek ambisius," tandas Dahlan Tampubolon ketika dihubungi GoRiau, Jumat (10/4/2026) sore.

Menurut Dahlan, saat orang Pusat bilang efisiensi, yang pertama kena hantam adalah dana transfer ke daerah. "Ini yang paling bikin kita sedih. Di Riau, sampai ke desa-desa, dampaknya nyata kali. Jangan sampai orang Pusat yang belanja motor trail, tapi orang daerah yang harus "puasa" pembangunan," katanya.

Dia menegaskan, disiplin anggaran saat ini bukan lagi pilihan, tapi sudah harga mati jika tak ingin APBN jebol. Namun ia heran, efisiensi yang digembor-gemborkan masih kelas "ecek-ecek".

"Cuma potong uang jalan atau uang seminar, sementara proyek raksasa jalan terus tanpa direm. Ibarat kita punya rumah yang atapnya roboh, tapi yang kita sibukkan malah matikan lampu teras biar hemat listrik. Gak nyambung, ya kan! Kalau mau hemat, potong itu pos yang bengkak gak karuan, jangan cuma main di pinggiran," kata Dahlan.

Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, lanjut Dahlan. Ia menilai niatnya mulia untuk memberi makan anak sekolah agar pintar. Namun melihat data 2025, malah banyak beli motor trail listrik dan mobil sampai triliunan. Belum lagi urusan kaus kaki seharga Rp100 ribu sepasang. "Itu kaus kaki atau sepatu lari atlit profesional? Menteri Purbaya memang sudah bagus turun tangan potong anggaran Badan Gizi, tapi tahun 2026 anggarannya malah naik jadi Rp335 triliun. Kalau tata kelolanya masih model "beli dulu, pakai entah kapan", ya sama saja kita buang garam ke laut," kata Dahlan.

Kemudian, ada lagi program Koperasi Desa Merah Putih, anggarannya Rp90 triliun cuma buat tiga bulan pertama. Dahlan menilai idenya paten untuk memberdayakan desa. Namun katanya, jangan sampai niat baik membangun desa malah menjadi lubang bocor baru gara-gara salah urus institusi. "Kita butuh ahli koperasi, bukan cuma ahli ecek-ecek," tandasnya.

Yang paling mengerikan saat kita lagi asyik berdebat anggaran, Selat Hormuz malah diblokade gara-gara perang Iran sama AS-Israel. Harga minyak mentah langsung melompat ke $118 per barel, padahal asumsi APBN cuma $70. Belum lagi rupiah kita sudah merayap ke Rp17.100 per dolar. Selisihnya jika dihitung pakai kalkulator biasa bisa error. Dia menyebut, tambahan beban subsidi energi sampai Rp100 triliun, kalau perang sampai akhir tahun, itu angka yang bisa membuat struktur APBN goyang seperti terkena galodo.

"Bayangkanlah, kalau bunga utang, subsidi energi, sama program makan gratis itu dijumlahkan, sudah makan hampir 40 persen pendapatan negara. Ruang gerak kita jadi sempit kali. INDEF bahkan sudah kasih peringatan kalau defisit bisa tembus 5-6 persen kalau harga minyak nggak turun-turun. Kalau sudah kek gini, dari mana lagi kita punya uang buat investasi jangka panjang atau bangun pabrik? Kita jangan sampai cuma hidup buat bayar bunga utang dan subsidi yang "terbakar" di jalanan," papar Dahlan.

Berani Bilang Tidak

Dikatakannya, Indonesia butuh pengelolaan APBN 2026 yang lebih disiplin dan tidak sembrono. Kementerian Keuangan harus berani bilang "tidak" jika ada program yang cuma bakar duit tanpa hasil jelas. Jangan cuma berani potong anggaran perjalanan dinas staf kecil, tapi tutup mata sama pengadaan barang mewah di lembaga baru.

"Disiplin itu harus dari atas sampai bawah, jangan cuma tajam ke daerah tapi tumpul ke program titipan," tegasnya.

Dia mengingatkan, ekonomi global saat ini lagi tak menentu, tantangannya makin gila. Kita tidak butuh slogan reformasi yang ganti tiap ganti menteri. Kita butuh keberanian politik untuk audit ulang semua program besar. Kalau tidak efisien harus dikoreksi. "Jangan takut nggak populer. Fondasi ekonomi yang kuat itu nggak dibangun pakai siaran pers yang manis-manis saja, tapi dari kejujuran mengakui kalau ada yang salah dalam eksekusi anggaran," kata Dahlan.

Dia kemudian mengajak semua kalangan mengawal APBN 2026 dengan mata terbuka agar tidak cuma segelintir orang saja yang kenyang, sementara rakyat di daerah harus menanggung beban inflasi dan kurangnya fasilitas. "Patenkan dulu perencanaan, baru kita bicara masa depan. Jangan gegara pusat ugal-ugalan, yang di bawah pusat terjepit menahan," katanya. ***