
PEKANBARU - Persoalan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan UMKM masih menjadi aspirasi yang dominan disampaikan oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini terbukti dari hasil Paripurna Reses DPRD Kota Pekanbaru ke III, masa sidang III tahun 2019/2020, Senin (6/7/2020).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani ini, ada enam dapil yang laporan resesnya dibacakan, yang dilaksanakan pada 26-29 Juni lalu.
"Banyak sekali terkait infrastruktur, pendidikan dan UMKM. Tentunya ini merupakan tanggung jawab konstitusional yang diatur dalam undang-undang, jadi seluruh anggota DPRF melalui Jubir terkait keluhan serta aspirasi masyarakat," ujar Hamdani usai Paripurna.
Hamdani mengatakan, hasil reses yang sudah disampaikan seluruhnya akan disinergikan dengan visi dan misi dari Walikota Pekanbaru dan Wakil Walikota Pekanbaru. Dimana, pihaknya akan berupaya merealisasikan aspirasi prioritas terlebih dahulu.
Ia menjelaskan, terutama bagi kendala yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang saat ini membuat ekonomi babak belurz hingga setengah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru mengalami penurunan. "Tahun lalu PAD kita mencapai Rp600 miliar, dan beberapa waktu lalu, Bapenda menyampaikan bahwa angka optimis kita di era Covid-19 hanya Rp280 miliar," paparnya.
Menurutnya, angka tersebut pun bisa saja tidak tercapai jika recovery tidak berjalan dengan baik. Terlebih saat Pekanbaru menerapkan PSBB dan banyak central ekonomi yang tutup.
"Karenanyakita minta Pemko Pekanbaru harus aktif dan mencari cara bagaimana ekonomi di Pekanbaru bisa tetap berputar, dan juga memberikan stimulasi bagi pengusaha lokal," terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal mengatakan, meskipun infrastruktur, pendidikan dan UMKM menjadi dominan, namun yang menjadi catatan penting saat ini terkait PPDB.
"Yang paling penting juga tadi disampaikan ada persoalan PPDB dengan sistem zonasi yang perlu jadi catatan penting bagi Pemko agar ada evaluasi lebih baik untuk tahun depan pelaksanaanya,"pungkasnya. (Adv)