SELATPANJANG – Ardiansyah, yang telah diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kepulauan Meranti periode 2019-2024 dalam sidang paripurna pada Selasa (12/7/2022) lalu masih tidak terima dengan keputusan tersebut dan akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri di Bengkalis.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, pengajuan gugatan ke PN itu menyusul adanya permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan Fauzi Hasan terhadapnya. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di kediamannya Jalan Merdeka, Selatpanjang, Sabtu (16/7/2022) sore.

Adapun yang menjadi materi gugatannya adalah hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I yang dinilai cacat administrasi dan tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya yang kemudian dijadikan rekomendasi PAW.

"Saya sudah menerima salinan SK dan juga menerima hasil keputusan DPP tersebut. Saya juga ingin menyampaikan klarifikasi bahwa saya tidak ingin melakukan gugatan terhadap SK ini ke Pengadilan. Sebagai kader partai yang baik saya tidak akan menggugat partai, namun ketika proses ini selesai dan SK gubernur sudah keluar, tentu berakibat hukum kepada saya, dan tidak melirik ketua DPRD lagi. Yang saya gugat adalah hasil Rakerda pada Januari lalu, karena saya sebagai sekretaris DPD tidak menandatangani hasil Rakerda tersebut. Saya pastikan akan saya gugat ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum baik pidana maupun perdata baik materil dan immateril," ungkap pria yang akrab disapa Jack.

Jack juga menjelaskan bahwa pada saat Rakerda tersebut tidak ada memutuskan apa-apa terkait rekomendasi PAW ketua DPRD dari Ardiansyah kepada Fauzi Hasan, disana hanya sebatas membahas program kerja.

"Rakerda tidak memutuskan apa-apa dan tidak merekomendasikan PAW, namun itu pula yang dijadikan dasar rekomendasi PAW terhadap saya. Disana itu hanya membahas program kerja. Saya sebagai sekretaris DPD PAN yang hadir saat Rakerda mulai dari pembukaan sampai penutupan, bahkan saya orang terakhir yang meninggalkan ruangan sampai dengan penutupan Rakerda tidak ada keputusan yang membahas terkait PAW," ujarnya.

Kemudian, lanjut Jack, terkait permohonan rekomendasi PAW pimpinan DPRD Kepulauan Meranti dari Partai PAN sisa masa jabatan periode 2019-2024 yang disampaikan ke DPW PAN Riau, ketua DPD PAN diduga melakukan manipulasi hasil Rakerda.

"Dapat disampaikan bahwa dengan kode surat K-S dan hadirnya sekretaris DPD PAN Meranti selama berlangsungnya Rakerda, maka yang bertanda tangan seharusnya ketua dan sekretaris DPD PAN, ini yang menandatanganinya malah wakil sekretaris. Saya pastikan lagi, Rakerda tanggal 16 januari 2022 tidak memutuskan ataupun merekomendasikan PAW Pimpinan DPRD dari Ardiansyah kepada Fauzi Hasan. Jika pada Rakerda I tersebut membuat keputusan dan rekomendasi maka itu dipastikan dilakukan diluar Rakerda dan diyakini melakukan manipulasi rekomendasi Rakerda," ungkapnya.

Selanjutnya kata Jack, bahwa tidak ada perjanjian politik yang mengikat bahwa akan ada pengganti terhadap dirinya pada waktu tertentu. Hal itu berdasarkan adanya kesepakatan yang disampaikan pengurus DPP PAN bahwa telah disepakati Fauzi Hasan sebagai ketua DPD PAN Meranti dan Ardiansyah sebagai sekretaris DPD PAN dan tetap ketua DPRD Kabupaten Meranti sampai akhir periode masa jabatan.

"Tidak ada perjanjian tertentu yang mengharuskan adanya pergantian ketua DPRD. Untuk itu, terhadap rekomendasi yang diajukan DPD setelah dibaca, dianalisa dan di telaah secara komprehensif maka dapat disimpulkan telah terjadi cacat administrasi dan cacat hukum karena tidak sesuai peristiwa yang sebenarnya dan terjadi wanprestasi," ucapnya.

Tidak hanya menggugat ke pengadilan, persoalan lain juga akan dibeberkan Jack yang akan melaporkan Ketua DPD PAN ke pihak kepolisian terkait pemalsuan dokumen dengan memalsukan tandatangan.

"Jadi telah dilaporkan beberapa bulan yang lalu oleh kader PAN terkait tanda tangan tersebut. Saya mengetahui namun tidak terlalu ikut campur dan saya berpesan bahwa jangan diheboh-hebohkan karena akan merusak nama partai, ternyata saya salah karena yang merusak nama partai yakni yang melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu pemalsuan tandatangan. Disini ada ada SPJ 2019 dan 2020 tandatangan saya dipalsukan, bukan sekali tapi berulang kali pemalsuan tandatangan tersebut," pungkasnya.***