TEMBILAHAN – Wakil ketua Komisi III H Edy Sindrang dari Fraksi Partai Golkar DPRD Indragiri Hilir (Inhil) mengkritisi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialami oleh Pemkab Inhil senilai Rp 364 miliar.

Hal itu dikatakan H Edy Sindrang saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil bersama pemerintah daerah beberapa waktu lalu melakukan pembahasan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Inhil untuk tahun 2024.

Edy Sindrang saat ditemui GoRiau.com di ruang kerjanya, 4 Desember 2023 mengatakan, dari total APBD Inhil senilai Rp 2 triliun lebih itu seharusnya defisit anggaran yang diperbolehkan hanya sebesar 4 ersen saja dari total APBD Inhil saat ini.

"Seharusnya defisit anggaranitu di angka 100, miliar saja, kalau begini terus kondisi keuangan kita bagaimana mungkin pemerintahan ini bisa berjalan efektif,’’ jelas Edy Sindrang.

Lebih lanjut Edy Sindrang mengatakan mayoritas fraksi di DPRD Inhil sepakat dan mendukung usulan Pj Bupati Herman untuk segera memetakan pos-pos belanja mana saja yang akan dilakukan rasionalisasi agar keuangan daerah lebih sehat dan efektif.

"Kita sangat mengapresiasi gerakan Pj Bupati dalam melakukan pemetaan anggaran, sehingga dari total defisit APBD senilai Rp 444 miliar saat pembahasan APBD kemarin dapat diminimalisir menjadi Rp 364 miliar hanya dalam waktu 3 hari semenjak dilantik, itu artinya ada sekitar Rp 100 miliar anggaran yang dipangkas," tambah pria bernama lengkap H Edy Haryanto itu.

Lebih jauh H Edy Sindrang menyarankan agar pemerintah daerah kembali lakukan rasionalisasi anggaran terutama pada pos-pos yang sifatnya tidak diperlukan semisal kegiatan yang bentuknya seremonial dan pencitraan karena tidak berkontribusi langsung terhadap arah pembangunan inhil kedepan.

"Kita berharap kedepan Pj Bupati kembali lakukan rasionalisasi untuk memangkas anggaran-anggaran yang sifatnya tidak urgent apalagi jika itu terindikasi "Anggaran Titipan" sehingga APBD kita benar-benar bisa seimbang, " tutup H Edy Sindrang. (fit)