PEKANBARU - Pemberitaan terkait dugaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menjanjikan bantuan kepada orang tua murid agar bisa masuk sekolah negeri mencuat dan mengagetkan publik. Tindakan ini dicap melanggar hukum dan etika, serta merusak kredibilitas pendidikan di Indonesia.

"Tindakan anggota DPRD tersebut ikut merusak kredibilitas sekolah dan menurunkan derajat moral sekolah. Tugas DPRD harusnya memberi pengawasan ke sekolah untuk bertindak adil dan sejajar dalam proses penerimaan siswa. Bukan malah menjadi contoh yang buruk," ujar M Rawa El Amadi, Pengamat Kebijakan Publik, kepada GoRiau.com, Rabu (17/5/2024).

M Rawa menambahkan bahwa sikap seperti ini seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun, termasuk anggota DPRD yang seharusnya menjadi contoh masyarakat.

Karena itu, M Rawa El Amadi meminta Ombudsman RI melakukan pengawasan pada saat penerimaan siswa, agar praktek titipan ini tidak terjadi. "Ombudsman harus melakukan pengawasan pada saat penerimaan sekolah, agar praktek titipan ini tidak berlaku," tuturnya.

Dikatakannya, praktek tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua yang ingin anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan adil. Sejatinya, proses penerimaan siswa di sekolah negeri harus berjalan transparan dan adil, tanpa intervensi dari pihak manapun.

Nepotisme dan kolusi dalam proses penerimaan siswa, tambahnya, tentu akan merusak sistem pendidikan yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu. Karena itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan kritis terhadap isu-isu semacam ini. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, dan tidak ada pihak yang boleh menghalangi hak tersebut dengan alasan apapun. Untuk itu, penting bagi setiap orang untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan adil dan transparan.

Sebelumnya diberitakan, publik dikagetkan dengan adanya informasi yang tersebar di warga Pekanbaru pada hari Rabu (17/5/2023). Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sekelompok orang akan memperjuangkan kelulusan masuk SMA sederajat di Pekanbaru melalui anggota DPRD Riau.

Pesan yang beredar di WhatsApp tersebut sepertinya dikirim oleh seorang ibu yang memiliki anak yang akan masuk sekolah SMA sederajat. Pesan tersebut berisi seruan kepada para orang tua untuk mendaftarkan nama anak mereka dalam suatu list yang akan diperjuangkan oleh anggota DPRD.

Hal ini membuat beberapa orang tua merasa resah. Jika masuk SMA sederajat harus melalui anggota DPRD, bagaimana dengan anak-anak yang orang tuanya tidak punya koneksi? ***