JAKARTA – Ambisi besar pemerintah membangun Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pemerataan pendidikan kembali tersendat. Bukan karena masalah teknis di lapangan, melainkan karena pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan terhadap proyek-proyek prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan, dana sebesar Rp19,69 triliun masih tertahan di pos anggaran 2025. Kondisi ini membuat sejumlah proyek penting, termasuk Sekolah Rakyat Tahap II dan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), tidak bisa segera berjalan.

“Kalau Kementerian Keuangan dan Komisi V DPR sudah memberikan persetujuan, kontrak multiyears ini bisa langsung kita tandatangani,” ujar Dody dalam media briefing di Jakarta, Jumat (31/10/2025). 

Ia menegaskan, proses pembangunan yang terhambat bukan karena lemahnya pelaksanaan, melainkan akibat mekanisme birokrasi keuangan yang panjang dan penuh tahapan administratif.

“Begitu approval turun, semua proyek bisa jalan. Kami sudah siap tender,” katanya.

Dari total pagu anggaran Kementerian PU sebesar Rp85,7 triliun, serapan hingga akhir Oktober baru mencapai 60 persen. Dody menargetkan, angka tersebut bisa naik hingga 95 persen pada akhir tahun.

“Penyerapan tidak bisa sembarangan. Kami pastikan setiap rupiah digunakan untuk proyek yang tepat, mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

Permintaan pembukaan blokir anggaran ini sejatinya sudah diajukan sejak Rapat Kerja Komisi V DPR pada 4 September 2025. Dalam forum itu, Dody menyampaikan langsung urgensi dana tambahan untuk mengejar target pembangunan infrastruktur sosial.

Selain Sekolah Rakyat dan IJD, dana yang masih tertahan juga akan digunakan untuk proyek Irigasi Tahap III dan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Pengamat kebijakan publik, Tirta Mahendra, menilai kasus ini menunjukkan bagaimana ambisi sosial pemerintah sering kali terganjal sistem birokrasi yang kaku.

“Pemerintah pusat terlalu berhati-hati dalam pengeluaran anggaran, padahal proyek seperti Sekolah Rakyat bersifat mendesak dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.

Menurut Tirta, koordinasi antara Kementerian PUPR, Kemenkeu, dan DPR harus diperkuat agar pembangunan tidak terjebak dalam tarik-menarik administratif.

“Masalahnya bukan sekadar teknis anggaran, tapi soal kecepatan pemerintah menyalurkan manfaat bagi rakyat,” katanya.

Sementara itu, Dody menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi lintas kementerian agar blokir anggaran segera dibuka.

“Ini bukan soal siapa salah, tapi bagaimana kita mempercepat manfaat bagi publik. Sekolah Rakyat itu bukan proyek biasa, itu investasi masa depan bangsa,” tandasnya. ***