TELUKKUANTAN - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing) pada Selasa (24/10/2017) terasa berbeda dari sidang paripurna sebelumnya. Sebab, Alhamra yang menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kuansing memimpin jalannya sidang.

"Sudah hampir tiga tahun kita di DPRD ini. Selama ini, saya dan Pak Sardiono silih berganti menjadi pimpinan sidang. Kini, kita minta kesediaan dari Pak Alhamra," ujar Andi Putra, SH, MH, Ketua DPRD Kuansing sebelum paripurna dibuka.

Perpindahan palu sidang dari Ketua DPRD ke Alhamra mendapat tepuk tangan dari 35 Anggota DPRD. Hal itu sebagai bentuk dukungan kepada Alhamra untuk memimpin sidang.

Dalam kesempatan itu, Alhamra mengharapkan kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemkab Kuansing, agar pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

"Diupayakan untuk seefektif mungkin dalam pembahasan perubahan APBD ini, terlebih waktu efektif penggunaan APBD hanya dua bulan," ujar ALhamra. Dikatakan Alhamra, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi kerangka penyusunan APBD-P 2017 sudah dibahas oleh Banggar bersama TAPD. Bahkan, pimpinan DPRD sudah menandatangani persetujuan KUA-PPAS pada 18 Oktober 2017.

Sidang paripurna DPRD Kuansing dengan agenda nota pengantar RAPBD-P 2017 dilaksanakan setelah beberapa hari peringatan Hari Jadi ke-18 Kuansing. Karena itu, ALhamra mengajak seluruh masyarakat untuk mengisi hasil perjuangan dengan pembangunan.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/13122017/apbd2jpg-6702.jpgBupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kuansing saat sidang paripurna dengan agenda nota pengantar perubahan APBD 2017.

"Kita patut bersyukur, di usia yang baru menginjak dewasa, Kuansing tidak lagi dipandang sebelah mata oleh orang luar. Sebab, pada saat ini Kuansing sudah sejajar dengan kabupaten kota di Indonesia," ujar Alhamra.

Sebagai generasi penerus bangsa, Alhamra mengajak seluruh masyarakat untuk mengenang sejarah sebagai sebuah untaian penuh makna dan hikmah. Menurutnya, dari sejarah bisa melihat berbagai macam warna setiap generasi dalam pembangunan Kuansing.

"Tentunya, sebagai penerus negeri ini saya merasa sedih sekali melihat bangunan tiga pilar yang dibangun pada pemerintahan terdahulu dan terlantar sampai saat ini," kata Alhamra. Padahal, bangunan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat Kuansing.

"Mari berpikir positif dan objektif melihat suatu permasalahan dan mari kita duduk bersama dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Kuansing yang unggul, sejahtera dan agamis," tambah ALhamra. Rasa cinta dan rasa memiliki terhadap Kabupaten Kuansing hendaknya terpatri dalam dada, tercermin dalam sikap dan terwujud dalam tingkah laku setiap diri pribadi masyarakat Kuansing.

Sidang paripurna dengan nota pengantar bupati Kuansing terkait perubahan RAPBD 2017 disampaikan oleh Wakil bupati Kuansing, H. Halim. Di hadapan para undangan, Halim memaparkan perubahan APBD 2017 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Riau serta isu-isu strategis yang berkembang.

"Sangat dibutuhkan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program kegiatan yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Hal itu sudah disepakati secara bersama oleh DPRD Kuansing dan Pemkab Kuansing. Ini menjadi dasar dalam penyusunan perubahan APBD 2017," papar Halim dengan nada tegas.

https://www.goriau.com/assets/imgbank/13122017/apbd3jpg-6701.jpgBupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kuansing saat sidang paripurna dengan agenda nota pengantar perubahan APBD 2017.

Penyusunan perubahan APBD Kabupaten Kuansing 2017, lanjut Halim, tetap mengedepankan dan memprioritaskan peningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan infrastruktur yang layak, dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur, kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan aturan.

Pada perubahan APBD 2017, pendapatan daerah diproyeksikan senilai Rp1.471.383.147.446,73. Pendapatan daerah pada perubahan APBD 2017 mengalami kenaikan sebesar 5,31 persen atau Rp74.244.214.509,19 dibanding murni APBD 2017.

Wabup Halim menguraikan bahwa rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan senilai Rp118.427.499.294,00. Jika dibanding APBD murni 2017, terjadi kenaikan senilai Rp42.993.600.000,00. Kemudian dana perimbangan diproyeksikan senilai Rp1.034.344.786.613,00 mengalami kenaikan dari murni APBD 2017 sebesar Rp16.145.105.622,36 atau 1,59 persen.

Tidak hanya itu, pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan senilai Rp288.825.014.636,82, mengalami peningkatan dari murni APBD 2017 senilai Rp8.055.634.424,82 atau 2,87 persen.

Dari situ, lanjut Halim, dapat disimpulkan bahwa belanja tidak langsung diproyeksikan senilai Rp893.497.315.232,33. Jika dibandingkan dengan APBD murni 2017, terjadi kenaikan senilai Rp35.854.049.016,19. Alokasi belanja tidak langsung ini diperuntuukan bagi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosail, belanja bantuan keuangan desa serta belanja tak terduga lainnya.

"Dana hibah dialokasikan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menignkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya dalam berbagai bentuk," ujar Halim.

Sementara itu, belanja langsung pada perubahan APBD 2017 diproyeksikan senilai Rp577.885.832.214,40 dan mengalami kenaikan senilai Rp38.390.165.493,00 bila dibandingkan dengan murni APBD 2017. Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Kendati demikian, Halim menyatakan bahwa perubahan APBD 2017 mengalami defisit senilai Rp29.785.846.901,71. Tapi, defisit tersebut bisa ditutupi dengan pembiayaan netto berupa sisa lebih pembiayaan tahun anggaran sebelumnya senilai Rp29.785.846.901,73.

"Kami mengharapkan agar legislatif segera membahas perubahan APBD 2017 ini. Kami, sebagai pihak eksekutif siap bergandengan tangan dalam menyusun dan menetapkan perubahan APBD 2017," tutup Halim. (adv)