PEKANBARU – Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang menjadikan data Badan Pusat Statistik sebagai dasar perumusan kebijakan daerah mendapat perhatian kalangan akademisi. Ahli Perencanaan Pembangunan, Dr Mendra Wijaya, MSi, menilai langkah tersebut sudah tepat, namun belum cukup jika tidak dibarengi penguatan statistik sektoral yang dikelola langsung pemerintah daerah.

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau itu, selama ini pemerintah daerah memang banyak bertumpu pada data BPS sebagai rujukan makro. Di sisi lain, daerah sebenarnya memiliki kewenangan besar untuk mengelola statistik sektoral yang bersumber dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

“Data BPS penting sebagai gambaran umum, tetapi pemerintah daerah juga wajib memaksimalkan statistik sektoral agar kebijakan benar-benar sesuai kondisi lokal,” ujarnya kepada GoRiau.com, Selasa (6/1/2026).

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan statistik sebagai urusan wajib non layanan dasar. Ketentuan ini memberi ruang bagi daerah untuk menyelenggarakan dan mengembangkan statistik sektoral secara optimal.

Statistik sektoral, lanjutnya, menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang relevan. Data tersebut merekam kondisi riil sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat.

“Data sektoral bukan sekadar angka. Itu potret nyata yang dihasilkan melalui proses pengumpulan dan analisis oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya, sehingga melengkapi data makro berskala nasional,” jelasnya.

Ketersediaan data sektoral yang akurat juga dinilai krusial dalam penyusunan indikator pembangunan daerah. Indikator ini berfungsi mengukur capaian pembangunan secara konkret dan terarah, sehingga kebijakan tidak bersifat asumtif.

Ia mencontohkan, data pendidikan dapat memetakan kebutuhan guru dan sarana belajar. Data kesehatan menunjukkan kondisi layanan hingga penanganan stunting. Sementara data ekonomi lokal mengungkap potensi dan kendala sektor strategis daerah.

Selain itu, Mendra menyoroti pentingnya integrasi data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Aturan ini menekankan integrasi, konsistensi, dan akuntabilitas seluruh data statistik yang dihasilkan instansi pemerintah.

“Prinsip Satu Data mencegah duplikasi dan memudahkan perbandingan antar sektor. Ini sangat menentukan kualitas perencanaan dan kebijakan publik,” katanya.

Ia menambahkan, statistik sektoral berperan besar dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan data yang andal, pemerintah dapat menilai kinerja program secara objektif dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan.

“Tanpa data sektoral yang kuat, pembangunan berisiko berjalan tanpa arah. Sebaliknya, data yang akurat dan terintegrasi membuat kebijakan lebih responsif dan berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya. ***