PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau, hari ini, Senin (16/12/2019), mulai melakukan evaluasi terhadap pejabat eselon II, yakni kepala dinas, kepala biro, staf ahli, kepala badan, sekretaris dprd, dan inspektorat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, ada 25 pejabat eselon II yang dievaluasi, sesuai arahan Gubernur Riau, Syamsuar.

"Tidak semua pejabat yang dievaluasi hari ini. Untuk pejabat yang memasuki masa pensiun tidak dievaluasi," kata Ikhwan kepada GoRiau.com.

Adapun tim panitia seleksi (pansel) yang melakukan evaluasi, dikatakan Ikhwan, meliputi Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya, mantan Rektor Universitas Riau Ashaluddin Jalil, akademisi Universitas Riau Syafri Harto dan mantan pejabat senior Pemprov Riau M Yafiz.

"Untuk tahapan evaluasi ada tiga, yakni penilaian kompetensi, penulisan makalah dan wawancara," ungkap Ikhwan.

Hasil evaluasi nanti, sambung Ikhwan, ada empat kategori yaitu, pejabat yanh tetap menjabat di posisinya, dipindahkan ke posisi lain, dan nonjob atau demosi.

"Untuk pejabat yang tidak ikut evaluasi, gubernur yang memutuskan apakah pejabat tersebut tetap dipakai atau tidak," jelas Ikhwan.

Berikut pejabat eselon II Pemprov Riau yang dievaluasi:

1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan, Joni Irwan.

2. Inspektorat, Evandes Fajri.

3. Sekretaris DPRD Riau, Kaharuddin.

4. Direktur RSUD Arifin Achmad, Nuzelly Husnedi.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Syarifuddin.

6. Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Ferri HC.

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dadang Eko Purwanto.

8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ervin Rizaldi.

9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Yogi Getri.

10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Yuliwiriati Moesa.

11. Dinas Perindustrian, Asrizal.

12. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Muhamad Amin.

13. Dinas Pendidikan, Rudianto.

14. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB, Andra Sjafril.

15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Doni Afrialdi.

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Eva Refita.

17. Badan Pendapatan Daerah, Indra Putrayana.

18. Badan Penelitian dan Pengembangan, Arbaini.

19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Chairul Riski.

20. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Syahrial Abdi.

21. Biro Organisasi dan Tatalaksana, Jonli.

22. Biro Umum, Aryadi.

23. Biro Humas, Protokol dan Kerja sama, M Firdaus.

24. Biro Kesejahteraan Rakyat, Masrul Kasmy.

25 Biro Administrasi Pembangunan, Indra. ***