BENGKALIS, GORIAU.COM - Sedikitnya 19.987 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) di Kabupaten Bengkalis akan mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak. Data tersebut mengacu pada data warga penerima raskin tahun 2013.

''Sesuai data dari Pemerintah Pusat, yang dipergunakan adalah data penerima raskin tahun 2013. Untuk Kabupaten Bengkalis, akan ada 19.987 RTSPM yang akan menerima bantuan langsung sementara masyarakat,” ujar Kabag Ekonomi Setdakab Bengkalis, Hamdan, Minggu (23/6/2013).

Pemkab Bengkalis dengan tim yang telah dibentuk akan sedaya upaya memaksmilkan program tersebut. Selain melakukan sosialisasi dalam setiap kesempatan, Pemkab juga akan memantau kelancaran pembagian BLSM dari PT Pos hingga ke penerima. “Penyaluran BLSM ini memang melalui PT Pos di daerah masing-masing. Untuk itu, kita akan ikut memantau setiap tahapan penyaluran agar semuanya berjalan lancar,” ujar Hamdan.

Diakui kemungkinan akan ada keluhan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan penetapan warga penerima BLSM oleh Pemerintah Pusat. Terutama dari warga yang secara ekonomi tergolong miskin tapi tidak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Artinya, secara otomatis mereka tidak akan mendapatkan BLSM, karena syarat mengambil BLSM di Kantor Pos harus menunjukkan KPS.

''Persoalannya memang berawal dari pengurangan data penerima raskin oleh Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K). Setiap tahunnya data RTSPM kita mengalami penurunan padahal fakta di lapangan menunjukkan mereka ini masih tergolong miskin. Namun, kita tidak bisa berbuat banyak karena ini keputusan Pusat,” kata Hamdan.

Satu-satunya cara untuk membantu mereka yang tidak mendapatkan KPS tersebut menurut Hamdan adalah dengan mengalokaskan raskin otonomi, yaitu program raskin yang dananya dialokaskan oleh Pemkab Bengkalis. “Kita berharap masyarakat bisa memaklumi hal ini karena kewenangan siapa yang berhak mendapatkan BLSM ditentukan oleh Pusat, mengacu kepada data penerima raskin nasional,” kata Hamdan lagi.

Kapan bantuan BLSM itu akan disalurkan, Hamdan mengatakan semuanya diatur Pemerintah Pusat. ''Penyaluran ini dilakukan secara bertahap mulai dari kota-kota besar, propinsi, hingga nanti kabupaten/kota. Kita belum dapat informasi kapan penyaluran BLSM untuk kabupaten/kota di Riau. Mudah-mudahan bisa secepatnya dilakukan,” katanyanya. (jfk)