
JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi menunda keberangkatan 1.243 Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri selama periode 23 April hingga 1 Juni 2025. Penundaan dilakukan karena mereka terindikasi sebagai calon jemaah haji (JCH) nonprosedural.
Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Suhendra, menjelaskan tindakan ini merupakan upaya melindungi WNI dari risiko hukum di luar negeri akibat penyalahgunaan visa nonhaji.
"Mereka memang memiliki visa ziarah atau kunjungan, namun selama musim haji, visa itu tidak boleh digunakan untuk menunaikan ibadah haji," ungkap Suhendra, Selasa (2/6/2025).
Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi titik penundaan terbanyak dengan 719 orang. Disusul Bandara Juanda, Surabaya sebanyak 187 orang, Ngurah Rai, Denpasar 52 orang, dan Sultan Hasanuddin, Makassar 46 orang. Jumlah lainnya tersebar di Bandara Internasional Yogyakarta (42), Kualanamu Medan (18), Minangkabau Sumbar (12), Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru (5), dan Sultan Haji Sulaiman (4).
Selain bandara, penindakan juga dilakukan di pelabuhan internasional Batam. Di antaranya Pelabuhan Citra Tri Tunas (82 orang), Batam Center (54), dan Bengkong (27).
Beragam modus digunakan, termasuk transit di negara ketiga sebelum ke Arab Saudi. Di Pekanbaru, enam WNI yang akan ke Kuala Lumpur pada 29 Mei 2025 mengaku hendak berlibur, namun mengantongi visa ziarah ke Arab Saudi. Setelah diperiksa, lima di antaranya mengaku Kuala Lumpur hanya sebagai pintu masuk sebelum ke Tanah Suci.
Kondisi serupa ditemukan di Surabaya. Sebanyak 171 orang menggunakan visa kunjungan dan diberangkatkan melalui biro perjalanan wisata. Salah satu jemaah bahkan mengaku membayar ratusan juta rupiah.
Sementara di Makassar, 46 orang ditunda keberangkatannya. Sebelas orang di antaranya memberikan keterangan tidak konsisten, menyebut akan menghadiri acara keluarga di Medan, namun ternyata bertujuan menunaikan haji secara nonresmi.
Suhendra menyayangkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan niat ibadah masyarakat untuk keuntungan pribadi.
"Jangan sampai niat baik justru menjadi masalah karena dilakukan dengan cara yang salah. Bersabar menunggu jalur resmi akan jauh lebih aman dan nyaman," tegasnya.
Ia menambahkan, penundaan ini merupakan bentuk perlindungan agar WNI tidak terjerat persoalan hukum di Arab Saudi atau negara lain. Pemerintah mengimbau masyarakat agar mengikuti program haji resmi dari Kementerian Agama demi keamanan dan kenyamanan beribadah.
Direktorat Jenderal Imigrasi bersama instansi terkait akan terus memperkuat pengawasan serta edukasi publik untuk mencegah maraknya kasus serupa. ***