TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar jangan sembarangan memberikan izin kepada perusahaan yang ingin beroperasi di Negeri Seribu Parit ini.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi I DPRD serta Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) belum lama ini, bahwa kebanyakan perusahaan yang ada di Inhil kehadirannya hanya merugikan masyarakat saja.

Politisi Partai Golongan Karya ini mengatakan, Pemkab harus memastikan pola kerjasama yang ditawarkan perusahaan kepada masyarakat tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan semata.

Pola kerjasama atau kemitraan yang diterapkan oleh pihak perusahaan, sebaiknya dikatakannya adalah dengan pola jual beli hasil perkebunan, bukan dengan pola jual beli lahan.

''Pemkab harus selektif memberi izin, dan data ulang lagi izin-izin perusahaan di Inhil ini, jangan asal kasi izin saja. Kalau mau jual Inhil ini, saya yang berdiri paling depan, jadi hadipi dulu saya,'' tukas Ahmad Junaidi.(ayu)