PEKANBARU - Perjuangan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) yang juga ingin berperan mendapatkan hak pengelolaan Blok Rokan untuk memperoleh kepemilikan saham sebanyak 39 persen melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA) dengan mekanisme Business to Business (B2B) sesuai dengan AD ART lembaga tersebut menuai dukungan dari sejumlah pihak.

Dalam upaya berpartisipasi mengelola sumber daya lokal melalui BUMA yang telah dibentuk, selanjutnya didirikan sebuah perseroan terbatas yakni PT Negeri Melayu Bermarwah (NMB), dimana Datuk Seri Muzammil Baharudin yang ditunjuk sebagai direktur utamanya.

Muzammil yang juga sebagai anggota DPRD Kepulauan Meranti selanjutnya bergerak bersama unsur LAM Riau memperjuangkan peluang BUMA agar diakomodir pemerintah dalam pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina pasca era CPI pada pertengahan 2021.

Wasekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI), Saddam Dewana menyatakan dukungannya terhadap perjuangan LAMR atas perjuangan dalam pengelolan Blok Rokan Pasca perpindahan PT Chevron Pascific Indonesia ke Pertamina.

"Sejak pra kemerdekaan sumber minyak dan gas bumi belum memberikan dampak maksimal dalam keberadaanya. kini telah kembali kepangkuan Riau. perjuangan LAMR yang beberapa tahun terakhir berjuang bergerak bukan hanya untuk profit orientide juga benefit orientid tentunya kita mendukung karena komposisi pengurus LAMR juga ada orang yang rekam jejaknya adalah pengusaha khususnya di perminyakan," ungkap Saddam Dewana, saat berbincang-bincang dengan GoRiau.com, Minggu (26/6/2021) di Selatpanjang.

Menurut Saddam, kembalinya kepangkuan Riau beberapa persentase penghasilan akan mendapatkan impack yang signifikan terutama dalam peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Riau umumnya.

"Issu yang tidak menjadi rahasia umum kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengisi posisi strategis perusahaan minyak di Riau, sehingga kita masih seputaran taktis tidak strategis. Setelah diinventarisir masih banyak orang-orang Riau yang mempunyai kompetensi di bidang tersebut terutama yang berlatarbekangkan lulusan perminyakan," lanjut Saddam Dewana.

Selanjutnya kata Saddam lagi, pada masa transisi peralihan akan ada penyesuaian dari Chevron ke Pertamina terkait progress perusahaan yang selama ini menapak di daerah Riau.

"Akan ada penyesuaian dari PT Chevron ke Pertamina dan LAMR sebagai pintu utama dalam pengelolaan Blok Rokan. sinergisitas antara Pemerintah Provinsi, LAM Riau, pemerintah daerah dan masyarakat dibutuhkan terutama subtansi perjuangan dalam peningkatan DBH (dana bagi hasil) dan Output dalam pembangunan daerah Riau kedepan," ungkapnya.

Dibeberkan Saddam pula, pada saat pengelolaan Blok Rokan nantinya, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Riau, Drs Syamsuar hendaknya lebih fokus kepada regulasi peningkatan DBH dan partisipasi interest.

"Pak gubernur harus pikirkan pembekakan anggaran yaitu outcame nya (dampak) dari Blok Rokan yaitu salah satu kelembagaannya BUMD dan juga ada BUMA sebagai lapisan kedua untuk mengelola Blok Rokan yang mengikuti tender di Pertamina. Pintu ini ada dua sebenarnya, pak gub fokus ke BUMD, baik itu regulasinya maupun politik hukumnya. Kemudian pak gub juga menyertakan bahwa dimana BUMA ini sebagai leading sektor hasil dari Blok Rokan.***