
BATAM – Bentrokan terjadi antara warga dengan aparat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Polri di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (7/9/2023). Puluhan orang warga mengalami luka serius akibat terkena pentungan dan gas air mata.
Dikutip dari Republika.id, sejumlah murid sekolah dasar (SD) ikut terkena gas air mata sehingga harus dilarikan ke posko-posko medis untuk mendapatkan perawatan.
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi dalam siaran pers menerangkan, bentrokan antara warga dan aparat gabungan tersebut berawal dari aksi penolakan relokasi dan penggusuran terhadap kelompok masyarakat adat Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang.
Para warga selama ini menolak Program Strategis Nasional Kawasan Rempang Eco-City di tanah adat Melayu Tua yang sudah ditempati nenek moyang mereka sejak 1834. Program nasional tersebut mengancam keberadaan ribuan anggota masyarakat adat dari 16 suku Melayu Tua di kawasan tersebut yang akan digusur paksa.
“Hari ini (kemarin siang, red), sekitar jam 10, aparat keamanan memicu bentrokan dengan memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok tata batas dan cipta kondisi,” begitu kata Zenzi Suhadi.
Walhi bersama 78 lembaga bantuan hukum Indonesia selama ini melakukan pendampingan terhadap warga yang menjadi target penggusuran atas proyek nasional tersebut. Zenzi Suhadi menyebutkan, aksi pasukan gabungan yang menerobos masuk kawasan warga tersebut sebetulnya untuk melakukan penggusuran paksa para warga.
“Karena sedari awal tujuannya adalah untuk menggusur paksa warga dari tanah adatnya, maka kegiatan tersebut mendapatkan penolakan dari warga. Kegiatan tersebut merupakan pemantik bentrokan berdarah yang mengakibatkan paling tidak enam orang warga ditangkap, puluhan warga mengalami luka-luka karena diserang, dan anak-anak sekolah mengalami luka-luka akibat gas air mata,” kata Zenzi Suhadi.
“Peristiwa bentrokan berdarah ini merupakan tanggung jawab pimpinan BP Batam, Kapolda Kepulauan Riau, Kapolrestabes Barelang, Komandan Palinglam TNI AL Batam,” lanjut Zenzi Suhadi.
Tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Azlaini Agus, dalam siaran pers tersebut juga menegaskan agar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memecat otoritas tertinggi Korps Angkatan Laut yang turut terlibat dalam mengerahkan pasukan militer ke wilayah bentrok tersebut. Dia juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memecat Kapolda Kepulauan Riau dan Kapolrestabes Barelang yang menjadi komandan utama dalam upaya penyerangan terhadap warga di Pulau Rempang tersebut.
“Tindakan aparat kepolisian, BP Batam, TNI AL yang memaksa masuk ke wilayah masyarakat di Pulau Rempang dan berusaha melakukan penggusuran adalah pengabaian terhadap konstitusi dan merupakan pelanggaran hak asasi. Presiden harus segera memerintahkan panglima TNI dan kapolri untuk mencopot anggotanya yang melakukan pembiaran atas bentrokan dengan masyarakat biasa tersebut,” kata Aznalini Agus.
Atas nama 16 suku masyarakat adat Melayu Tua di Pulau Rempang, Azlaini Agus mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan menghentikan proyek nasional Rempang Eco-City di Pulau Rempang.
Investasi Rp381 Triliun
Pulau Rempang di Batam diketahui menjadi target pemerintahan Presiden Jokowi untuk proyek nasional Rempang Eco-City. Proyek tersebut bagian dari Program Pengembangan Kawasan Rempang yang masuk dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun. Program-program tersebut melibatkan konsorsium Makmur Elok Graha (MEG) dalam perjanjian pengembangan kawasan Pulau Rempang yang luasnya mencapai 17 ribu hektare (ha).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peresmian Program Rempang pada Juni 2023 lalu mengatakan, investasi dan pengembangan kawasan tersebut mencapai Rp381 triliun sampai tahun 2080. Dari program pengembangan tersebut, nantinya Makmur Elok Graha yang merupakan unit usaha milik Tommy Winata akan membangun tujuh kawasan yang terintegrasi, seperti Rempang Industrial Zone, Rempang Integrated Agro Tourism Zone, Rempang Integrated Commercial and Residential, Rempang Integrated Tourisme Zone, Rempang Forest and Solar Farm Zone, Wildfire and Nature Zone, serta Galang Herritage Zone.
Tujuh pembangunan kawasan terintegrasi tersebut pada intinya menjadikan Pulau Rempang sebagai tempat industrialisasi baru di Batam dalam bidang penambangan pasir laut dan produksi panel surya serta kawasan wisata internasional. Namun, semua proyek pembangunan tersebut mendapatkan penolakan keras dari masyarakat setempat. Sejak diwacanakan, masyarakat adat Melayu Tua kerap melakukan aksi-aksi penolakan rencana pemerintah menkapitalisasi kawasan adat mereka.
Milik PB Batam
Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengakui, bentrokan antara aparat gabungan keamanan dan warga di Pulau Rempang berkaitan dengan upaya untuk menggusur warga setempat. Kapolri mengatakan, warga setempat menolak untuk dipindahkan ke pemukiman lain setelah kawasan tersebut masuk dalam zona industrialisasi baru BP Batam.
“Di sana (Pulau Rempang, red) ada kegiatan terkait dengan pembebasan atau mengembalikan lahan milik otoritas Batam yang dikuasai beberapa kelompok masyarakat,” kata Jenderal Sigit di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Kata dia, karena ada situasi penguasaan kawasan yang dilakukan kelompok masyarakat tersebut, Polri bersama TNI menjadi pihak terakhir yang diandalkan oleh BP Batam untuk pelaksanaan penguasaan kembali kawasan tersebut.
“Tentu langkah-langkah BP Batam mulai dari musyawarah, merelokasi (gusur), termasuk ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya dipakai, sudah dilakukan. Tetapi, karena ada beberapa aksi hari ini, tentu dilakukan penertiban,” kata Kapolri Sigit.
Jenderal Sigit mengatakan, upaya untuk mencari jalan tengah antara kepentingan BP Batam dan masyarakat setempat sudah dilakukan selama ini. Namun, aksi-aksi penolakan yang berujung pada bentrokan tetap terjadi.
“Tentu saja, kita bersama menjadikan musyawarah sebagai prioritas, sehingga masalah di Pulau Rempang ini dapat teratasi,” kata Kapolri.
Kronologi Bentrok Versi Polisi
Bentrokan terjadi setelah petugas hendak melakukan pengukuran lahan di kampung adat demi kepentingan proyek strategis nasional. Pihak kepolisian menuding sekelompok massa melakukan sweeping terhadap warga maupun petugas yang hendak melakukan pengukuran lahan.
"Sekelompok masyarakat ini menghambat arus lalu lintas dan jalan warga masyarakat yang akan beraktivitas wilayah tersebut. Pokoknya yang bukan dari warga sana (di-sweeping), apalagi terhadap petugas, aparat negara, dan sebagainya," ujar Kabidhumas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad.
Menurut Zahwani, pada saat melakukan sweeping, mereka membekali diri dengan ketapel, batu, senjata tajam, hingga bom molotov. Dari pihak kepolisian sendiri, kata dia, tidak ada yang menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Kata dia, apa yang dilakukan pihaknya dalam rangka preventif. "Upaya melumpuhkan, tapi (dengan) semprotan water canon dan gas mata," ujar Zahwani.
Zahwani membantah ada anak sekolah yang luka parah akibat asap dari gas air mata. Bahkan, kata dia, pihaknya tidak mengarahkan tembakan gas air mata ke sekolahan yang sedang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Namun, lokasi massa yang melakukan perlawanan atau menyerang aparat tersebut berada di sekitar sekolahan.
"Gas air mata itu kenapa sampai mengarah ke anak sekolah? Karena lokasi mereka berdiam atau dalam mempertahankan lingkungannya itu sebelahan dengan sekolah. Angin cukup kencang mengakibatkan arah semprotan tes air mata ke salah satu sekolah yang tengah ada kegiatan belajar-mengajar," ujar Zahwani.
"Semua kondisi anak-anak sekolah 11 orang itu dalam keadaan sehat. Saat ini masih di rumah sakit sudah dilakukan pemulihan, tidak sampai fatal," kata Zahwani.***