SELATPANJANG – Warga Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, kini dapat mengurus paspor tanpa harus menempuh perjalanan menyeberang menuju pusat kota di Selatpanjang. Kemudahan tersebut hadir melalui program Layanan Imigrasi Masuk Pulau (Pelita Limau) yang menerapkan pola jemput bola langsung ke wilayah kepulauan.

Kepastian hadirnya layanan ini ditandai lewat penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (20/11/2026).

Naskah kerja sama diteken langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, SE MSi. Seremoni tersebut turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, serta para camat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Dalam tahap awal pelaksanaan program Pelita Limau, Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Merbau ditetapkan sebagai wilayah percontohan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha mengungkapkan bahwa Tanjung Samak di Kecamatan Rangsang memiliki posisi penting dalam pengembangan layanan keimigrasian. Letak geografis kawasan tersebut berhadapan langsung dengan Selat Malaka serta berdekatan dengan Semenanjung Malaysia.

"Melalui Pelita Limau, kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Untuk tahap awal, Kecamatan Rangsang dan Merbau menjadi proyek percontohan, dengan harapan layanan ini dapat terus dikembangkan," ujarnya.

Selain mendekatkan akses bagi warga, pembukaan layanan paspor di Tanjung Samak disiapkan untuk mendukung rencana jalur pelayaran lintas negara atau SBT yang menghubungkan Kepulauan Meranti dengan Malaysia. Jika rencana pelayaran tersebut disetujui, Tanjung Samak diproyeksikan menjadi titik pemeriksaan lalu lintas orang maupun barang, sehingga ke depannya diharapkan dapat berdiri Unit Layanan Paspor (ULP) permanen di kawasan itu.

Di sisi lain, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar menyambut baik perluasan jangkauan layanan publik tersebut. Ia menilai wilayah Kepulauan Meranti yang berbentuk gugusan pulau membutuhkan pola pelayanan yang menyesuaikan kondisi aksesibilitas warga.

"Pelayanan publik di daerah kepulauan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah yang memiliki akses darat dan konektivitas lebih mudah. Pelayanan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, sistem jemput bola dalam program Pelita Limau dapat memangkas beban jarak, biaya transportasi, waktu, serta tenaga warga saat mengurus dokumen perjalanan. Setelah berjalan di Rangsang dan Merbau, layanan ini diharapkan merambah kecamatan lainnya secara bertahap.

Asmar juga menekankan bahwa ruang lingkup kerja sama ini tidak terbatas pada pembuatan paspor semata, melainkan mencakup edukasi, pengawasan keimigrasian, dan perlindungan warga. Edukasi aturan perjalanan lintas negara dinilai perlu diperkuat guna mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural maupun tindak pidana perdagangan orang.

Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah serta pemerintah kecamatan terkait agar segera melakukan koordinasi, sosialisasi, dan dukungan operasional di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

"Setiap program kerja sama pemerintah harus benar-benar memberikan dampak nyata, bukan sekadar menghasilkan dokumen administrasi," tandasnya. ***