BANGKINANG, GORIAU.COM - Program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Kampar belum berjalan dengan baik, berbelit-belit dan mempersulit masyarakat. Pasalnya, meski sudah mengantongi kartu Jamkesda, tapi masyarakat masih harus meminta surat pengantar dari Dinas Kesehatan dan persyaratan lainnya.

Demikian dikatakan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kampar Zulhendri Zainur S.Pd pada hearing dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, terkait Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) bertempat di Ruang Rapat Komisi II, DPRD Kabupaten Kampar, Jalan Lingkar, Bangkinang, Senin (7/01/2013) pagi hingga siang. 

''Jika dipermasalahkan masalah administrasi, tentu akan menjadi polemik ditengah masyarakat,'' sebut anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kampar ini.

Rapat dengar pendapat atau hearing dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar H Indra Gamal SAg didampingi Sekretaris Ramadhan S.Sos yang dihadiri H Heprijon SH, anggota DPRD Kabupaten Kampar Repol SAg, Sujarwo SE, Muhammad Anshar SAg, Wilson Siregar, Juswari Umar Said SH MH, Zulhendri Zainur SPd.

Rapat juga membahas Susunan Organisasi Tata Laksana (SOTK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar yang berdampak pula dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), seperti di\ Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Berdasarkan SOTK tesebut, Diskes kini mengelola langsung dana Jamkesda dibawah Kepala Sub Bagian (Kasubag) Jamkesda. (rif)