DUMAI, GORIAU.COM - Pemerintah Kota Dumai mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terhadap penerimaan dana dari pihak ketiga dan pasokan dana kepada BUMD Kota Dumai sebesar Rp255 milyar. Dinilai tidak memberikan azas manfaat bagi masyarakat terang-terangan usulan tersebut ditolak 5 fraksi di DPRD.

Anggota Komisi II DPRD Dumai, dr Ahmad Effendi kepada GoRiau.com Minggu (6/10/2013) menyebutkan Ranperda usulan pemko Dumai yang menghabiskan alokasi anggaran APBD-P nantinya sebanyak Rp255 milyar sudah dicoret dan tidak akan dibahas."Sudah ditolak, dalam paripurna pandangan umum juga sudah dinyatakan ditolak oleh 5 fraksi," ujarnya.Disampaikan Ahmad Effendi, total Rp255 milyar tersebut diantaranya, PT BPR Berseri yang akan dibangun Rp10 milyar, PT Pembangunan Dumai, Rp28 milyar, dan asset tanah 654 meter persegi di jalan Pattimura nomor 58, PT Pelabuhan Dumai Berseri Rp45 milyar, PD Air Minum Tirta Dumai Bersemai Rp7 milyar dan asset Rp35 milyar, serta total dana segar Rp95 milyar dan satu bidang tanah serta asset UPT Air Minum Rp35 milyar."PT.BPR kan baru akan didirikan, sementara LEK dan UEK-SP sudah berjalan, tetapi pertanggungjawabannya ngak jelas ke pemerintah daerah. Sementara PT. Pelabuhan Dumai Berseri juga baru berdiri, tapi tak punya aset apa-apa, selama ini hanya sebagai broker." jelasnya.Ditambahkan Ketua fraksi PAN tersebut, untuk PT Pembangunan Dumai, pertanggungjawaban direksi yang lama tidak ada, utang-piutang tidak diselesaikan oleh direksi dan pemerintah kota. Hal yang sama juga terhadap Proyek Air Minum tahun 2006 gagal total, tapi tidak ada jalan keluar penyelesaiannya."Koq dibentuk lagi PD Air Minum Tirta dan menggunakan aset lama dari UPT Air bersih. Perhitungannya gimana, asetnya dimana, nilai asetnya ada sebesar apa ? kan semuanya tak jelas." tanya Ahmad Effendi.Menurut Komisi II masalahnya yang substansi bukanlah soal pendapatan PAD dari BUMD, semua itu dinilai baru akan diuji coba."Hanya saja pertimbangan kita, DPRD belum mendapatkan gambaran yang jelas/, dan tidak pernah di presentasikan oleh pihak Pemko maupun pihak direksi, koq minta kita bahas Ranperda untuk penyertaan modal usaha yang jumlahnya tidak sedikit. Tentunya akan menguras dana APBD, sementara kebutuhan alokasi dana untuk hal-hal yang prioritas kan masih banyak, seperti bidang pendidikan dan kesehatan serta pembenahan infrastruktur dan upaya penanggulangan banjir serta hal lainnya," sebutnya.(egy)