DUMAI - Terkait Ranperda Penyertaan modal ke BUMD yang resmi dicoret dari pembahasan oleh DPRD Dumai menyulut kekesalan dari Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Dumai Berseri, Syafrudin Atan Wahid.

Menurut Syafrudin, akan ada pembahasan serta penjelasan soal penyertaan modal itu sebelum diputuskan apakah layak atau tidak untuk ditolak.

"Nanti ada pembahasan dulu setelah itu apakah layak atau ditolak. Kalau PT PTB minta presentasi dulu karena kajian kita untuk beli Kapal Tunda ada kajian akademis jadi mekanismenya dibahas dulu baru dikaji oleh DPRD layak atau tidak," jelasnya kepada GoRiau.com Minggu (6/10/2013).

Syafrudin Atan Wahid optimis hanya PT PDB yang jelas kajian akademis untuk layak diberikan penyertaan modal oleh pemerintah kota Dumai."Kita broker aja bisa menguntungkan daerah apalagi kita ada aset BUMD. Kita termasuk BUMD terbaik ditingkat Nasional dan juga Provinsi Riau," ungkapnya.

Dirut PT PDB minta dewan agar berfikir objektif, untuk penyertaan modal kepada BUMD yang diyakini bisa menjadi salah satu sumber PAD yang menjanjikan.

"Kita harus berfikir objektif, kita kan berusaha untuk pembelian kapal tunda memakai dana APBD kalau dewan menolak tentu harus ada dasarnya dan harus ada mekanismenya. Zaman sekarang, semua harus transparan dan kita lakukan ini semua jelas untuk daerah dan tidak ada rekayasa," ujarnya.

Syafrudin menekankan bahwa tidak semua BUMD itu sama salah satunya PT PDB,"Jangan semua BUMD disamakan jeleknya, audit PT PDB semua jelas, audit BPK, BPKP, dan Akuntan Publik Independent jadi semua jelas. Kita bekerja semua secara profesional," sebutnya.

Soal penolakan oleh 5 fraksi untuk APBD-P tersebut, pria yang kerap disapa Syafrudin tersebut menyebutkan walikota Dumai waktu menjawab di paripurna diminta agar PT PDB presentasikan dulu jangan langsung dijawab dan menolak.

"Mekanismenya dijelaskan dulu ke DPRD baru dinilai layak tidaknya jadi jelas semuanya, makanya sebelum Ranperda penyertaan modal itu kita presentasikan dulu sebelum disahkan atau ditolak," tandasnya.(egy)