PEKANBARU, GORIAU.COM - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau meriliskan, bahwa Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dari Kementerian Kesehatan RI di Provinsi Riau belum berjalan optimal.

"Prosedurnya masih berbelit-belit dan ini yang selalu menjadi temuan kami di lapangan terkait Jampersal," kata Tarmizi, aktivis Fitra Riau dalam jumpa pers di Pekanbaru, Senin siang (30/12/2013).

Kemudian, lanjut kata aktivis Fitra, Riono, pelayanan Jampersal juga belum menyentuh daerah-daerah terpencil atau pedesaan yang jauh dari perkotaan. "Sehingga banyak dari masyarakat yang berada di daerah jauh dari perkotaan itu, lebih memilih melahirkan ke bidang kampung atau bahkan dukun beranak," kata dia.

Jampersal adalah program jaminan pembiayaan persalinan meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas (42 hari pascapersalinan), pelayanan bayi baru lahir dan pelayanan KB (Keluarga Berencana).

Salah satu program unggulan pemerintah ini dirilis sejak 2011 dengan tujuan untuk mencapai target pembangunan milenium (MDG's), khususnya pada upaya penurunan tingkat angka kematian ibu (AKI). Saat ini, AKI di Indonesia tergolong cukup tinggi, yakni 228 per 100 ribu kelahiran hidup.

Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat AKI terbanyak ke-3 di kawasan negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Mayoritas kasus kematian ibu disebabkan oleh komplikasi kehamilan akibat prosesnya tanpa didampingi petugas medis. "Dengan adanya Jampersal sejatinya membuat akses persalinan dengan didampingi petugas medis semakin terbuka. Tapi yang disayangkan, belum semua masyarakat memanfaatkan program ini," kata dia.

Riono mengatakan, bahwa sampai saat ini, banyak proses persalinan diperkirakan masih dilakukan tanpa petugas medis. Menurut informasi dari Menkes RI, bahwa alokasi Jampersal dari kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat setiap tahunya, yakni Rp922 miliar pada 2011, dan Rp1,5 triliun pada 2012 dan 2013. "Kami mengharapkan, pelayanan Jampersal tidak fokus di wilayah perkotaan saja, namun juga desa-desa yang berada di pelosok itu. Sehingga terjadi pemerataan dan target menekan angka kematian ibu dan anak dapat lebih optimal. Itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui APBD," katanya.(fzr/ant)