PEKANBARU, GORIAU.COM - Sambil menyelam minum air, paling tidak begitu gambaran dari sikap Pemerintah Provinsi Riau yang sudah mengajukan Ranperda Pajak Rokok Provinsi Riau. Pasalnya, meski pungutan pajak rokok akan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun Pemprov Riau justru minta upah pungut 3 persen.

Pengajuan upah pungut sebesar 3 persen tersebut terdapat pada naskah akademis Ranperda yang diajukan Pemprov ke DPRD Riau. Akibatnya salah satu fraksi yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

''Kami minta upah pungut sebesar 3 persen di Ranperda ini dihapuskan karena pengutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat saat mengenakajn cukai rokok dan daerah hanya mendapat transfer, jadi tak seharusnya ada upah pungut lagi,'' ujar juru bicara FPPP, Jabarullah saat menyampaikan pandangan Fraksi PPP pada paripurna, Senin (7/10/2013).

Menurutnya, pajak daerah diambil saat mengenaan cukai rokok, dan Pemprov Riau akan mendapat jatah sesuai banyaknya rokok yang beredar. ''Jadi kita minta upah pungut itu dihapus,'' tegasnya.

Sementara itu, Fraksi PAN mempertanyakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan dari pajak rokok. Melalui juru bicaranya, Kirjuhari, Fraksi PAN meminta Pemprov menjelaskan berapa penghasilan yang diperoleh sehingga program yang dibuat bisa disesuaikan.

''Program untuk pemanfaatan hasil pajak rokok harus dijelaskan karena belum tergambar pada naskah akademis,'' jelasnya. ****