SELATPANJANG - Keterbatasan ruang fiskal daerah memaksa jajaran pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti memutar otak lebih keras. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata.

Kondisi tersebut menjadi sorotan utama Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM MM saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Intervensi Pembangunan di Wilayah Perbatasan. Pertemuan yang sekaligus merumuskan usulan Program Kawasan Perbatasan Negara (PKPN) Tahun 2027–2029 ini berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Senin (14/9/2026).

"Karena kondisi fiskal kita tidak baik, APBD yang ada harus dimaksimalkan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat. Di sisi lain, penerimaan daerah juga harus terus kita maksimalkan," urainya.

Peluang Anggaran di Beranda Negara

Secara geografis, letak wilayah yang berada di ujung pesisir ini dinilai memiliki nilai tawar tersendiri. Status sebagai beranda terdepan negara membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menjemput bola bantuan anggaran ke tingkat provinsi hingga kementerian.

Memasuki paruh kedua tahun anggaran ini, setiap perangkat daerah diminta untuk tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Evaluasi program wajib diukur dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak.

"Dokumen yang ada sejauh ini sudah cukup baik, tinggal kita kerucutkan lagi agar lebih detail. Karena sekarang sudah masuk semester kedua, perlu kita evaluasi dan ukur output yang sudah dicapai di tengah masyarakat," tegasnya.

Setiap intervensi pembangunan dituntut memiliki pemetaan sasaran yang presisi. Salah satu contoh konkretnya adalah program rumah layak huni yang mengharuskan pendataan spesifik mengenai titik koordinat lokasi, identitas penerima manfaat, hingga kalkulasi kebutuhan material agar tidak salah sasaran.

Konektivitas Penopang Layanan Dasar

Aksesibilitas wilayah masih menjadi kendala klasik yang membelenggu mobilitas warga. Buruknya infrastruktur konektivitas secara otomatis mengerek biaya logistik dan menghambat akses masyarakat untuk menjangkau fasilitas pendidikan maupun kesehatan.

"Infrastruktur yang baik memiliki korelasi dengan kualitas pendidikan. Begitu juga kesehatan yang terkadang dipengaruhi mobilisasi yang tidak lancar. Sektor ekonomi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur yang belum memadai," jelasnya.

Guna meretas kebuntuan tersebut, kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Para pimpinan instansi diminta segera menanggalkan ego sektoral dan menyinkronkan arah kebijakan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta visi Asta Cita presiden.

Sebagai wujud lobi ke pusat, daerah ini berhasil mengamankan kuota 967 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program bedah rumah ini merupakan hasil sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Perlu kita kuatkan publikasi di setiap OPD terkait keberhasilan yang sudah dilakukan. Koordinasikan juga dengan kecamatan hingga kelurahan dan desa, sehingga capaian pembangunan benar-benar diketahui dan dirasakan masyarakat," pungkasnya. ***