SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah desa untuk bergerak cepat menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Arahan tegas ini disampaikan saat menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (30/6/2026).

Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan pendataan sekaligus mengurai kendala yang dialami petugas di lapangan. Menjawab tantangan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen melibatkan seluruh unsur pemerintahan demi melancarkan program strategis nasional tersebut.

"Pelaksanaan sensus ekonomi ini harus berhasil dengan baik. Dalam pelaksanaannya tentu ada berbagai kendala, namun tugas kita bersama adalah mencari solusi agar target pendataan dapat tercapai," tegas Muzamil.

Sebagai langkah nyata, ia meminta perangkat daerah terkait segera menerbitkan surat resmi kepada camat, lurah, hingga kepala desa. Tujuannya memastikan para petugas sensus mendapat dukungan maksimal saat turun langsung ke permukiman warga.

Lebih lanjut, aparatur tingkat bawah seperti RT, RW, hingga kader masyarakat akan diterjunkan untuk mendampingi tim BPS. Mereka bertugas membantu menjangkau warga yang sulit ditemui atau masih ragu memberikan data yang akurat.

Langkah pendampingan ini dibarengi dengan masifnya sosialisasi melalui tokoh masyarakat, pimpinan daerah, serta kanal media sosial. Hal ini penting untuk meluruskan kesalahpahaman warga yang sering mengaitkan pendataan BPS dengan penarikan pajak atau pencabutan bantuan sosial.

"Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak maupun pengurangan bantuan sosial. Data yang dikumpulkan semata-mata untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah," urainya.

Sebelumnya, jajaran BPS Provinsi Riau melaporkan sejumlah hambatan teknis. Tantangan yang kerap muncul mulai dari sulitnya akses wilayah, rendahnya capaian pendataan di area tertentu, hingga miskonsepsi masyarakat terkait tujuan sensus.

Merespons situasi itu, keterlibatan aktif semua pihak dinilai menjadi kunci utama kelancaran sensus. Turut hadir dalam koordinasi ini para asisten Sekretariat Daerah, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. ***