PEKANBARU – Puluhan kontraktor melakukan aksi penyegelan sebagian fasilitas di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, Rabu (7/5/2025), menuntut pembayaran pekerjaan yang telah mereka selesaikan sejak tahun 2022 hingga 2024. Aksi ini dilakukan menyusul belum adanya kejelasan pembayaran dari pihak rumah sakit maupun pemerintah kota.

Vendor RSD Madani, Arlek Setianto, menjelaskan bahwa total tagihan yang belum dibayarkan mencapai sekitar Rp 54 miliar. “Kita datang untuk menuntut pembayaran dari pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Karena pekerjaan kita sudah selesai, sampai sekarang belum ada dibayarkan. Jadi kita menuntut hak kita supaya dapat dibayarkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa aksi penyegelan akan terus dilakukan sampai ada titik temu antara para vendor dengan Wali Kota Pekanbaru. “Kita minta wali kota yang baru untuk dapat menyikapi dengan adanya kejadian pada hari ini,” tambahnya.

Menurutnya, sekitar 100 vendor terlibat dalam proyek di RSD Madani, mulai dari penyedia alat kesehatan, obat-obatan hingga pembangunan infrastruktur. “Penyegelan ini akan tetap kita lakukan sampai ada pertemuan dengan Pak Wali Kota dan ada titik temunya, baru kita perbolehkan untuk memakai kembali,” jelas Arlek.

Pihak vendor menyatakan kecewa atas minimnya tindak lanjut dari rumah sakit dan pemerintah kota. “Sejauh ini tanggapan dari pihak rumah sakit dan pemerintah hanya janji-janji. Kita kayaknya sudah cukup kenyang dengan janji-janji. Kita pengennya ada kepastian kapan untuk bisa dibayarkan,” tegasnya.

Aksi penyegelan sementara dilakukan di ruangan non-vital agar tidak mengganggu pelayanan pasien. Namun mereka mengancam akan menyegel seluruh area RSD Madani secara permanen jika dalam waktu satu minggu tidak ada kejelasan.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Sumber Daya dan Informasi RSD Madani, Rice Maulana, menyatakan bahwa hutang kepada vendor merupakan beban dari kegiatan nonbudgeting yang berlangsung sejak 2022 hingga 2024. “Hutang ini adalah yang nonbudgeting dan kesalahan dari tahun 2022 sampai 2024. Jumlahnya lebih kurang Rp 53,6 miliar,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan awal RSD Madani sudah bermasalah sejak dari pondasi hingga atap. Pembenahan mulai dilakukan sejak Dr. Naldo dilantik sebagai Direktur pada 20 Januari 2020, dengan prioritas memperbaiki infrastruktur rumah sakit dalam 100 hari kerja pertamanya.

“Penyegelan hanya dilaksanakan di bagian-bagian yang tidak vital, jadi untuk pelayanan ke pengunjung rumah sakit tetap dapat dilakukan seperti biasa,” urainya. Bagian yang disegel sementara meliputi ruang manajemen, fisioterapi, dan area parkir.

Rice menyebutkan bahwa laporan terkait aksi ini sudah disampaikan ke Plt. Dinas Kesehatan oleh Kapolsek setempat, dan pihak rumah sakit kini menunggu tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam waktu satu minggu ke depan. ***