PEKANBARU - Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Dr Chaidir mengimbau kepada elemen masyarakat yang masih menolak UU Cipta Kerja untuk melakukan upaya-upaya konstitusional.

Upaya-upaya konstitusional ini bisa dilakukan dengan melakukan gugatan Judicial Review (JR) dan Legislative Reviwo (LR) disamping juga meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu).

FKPMR sendiri, kata Mantan Ketua DPRD Riau dua periode ini, sempat menyatakan sikap penolakan terhadap UU ini kaarena ada sejumlah orang yang menjadi korban kerusuhan dalam aksi di Pekanbaru, mulai dari masyarakat, mahasiswa maupun polisi.

"Waktu itu kita merespon cepat karena unjuk rasa mulai meluas, bahkan sampai jatuh korban. Dan waktu itu kita memang belum mendapatkan penjelasan lengkap tentang UU-nya," ujar Chaidir kepada GoRiau.com, Senin (2/11/2020).

Selain itu, FKPMR juga menilai ada hal-hal ganjal dari pengesahan ini, seperti pembahasan yang cacat prosedural, mulai dari adanya fraksi yang tidak pernah dilibatkan, hingga pengesahan di saat draft belum lengkap dan hal lainnya.

"Padahal itu UU yang sangat penting, karena dia merangkum semua UU yang berkaitan, sehingga secara substansi kami menilai itu sangat sebentar," tambahnya.

Makanya, pada malam setelah kerusuhan itu, FKPMR langsung menggelar rapat melalui Daring dan pagi harinya lahirlah rilis yang menyatakan penolakan. Namun, dalam perjalanannya, Gubernur langsung melakukan sosialiasi bersama Forkompinda.

Dari sosialisasi itu, FKPMR melihat sebenarnya ada hal-hal yang perlu disikap dengan cermat, dan cukup berbeda dengan yang ada di media sosial. UU ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan investasi atau iklim berusaha. 

"Kalau tujuannya baik, kita sangat mendukung karena tidak ada alasan untuk menolak," tuturnya.

Saat ini, UU itu sudah memasuki hampir hari ke 30. Secara konstitusi, menurut Chaidir, ditandatangani atau tidak oleh Presiden Jokowi, UU tu tetap akan berlaku setelah diberi nomor registrasi dan dicantumkan dalam lembar negara. 

"Penolakan di daerah itu saya rasa lebih ke gerakan moral.   Kami usulkan, harus ada upaya hukum dan politik. Jadi, tidak hanya Perppu saja. Ada legislative review juga. Apalagi, dalan pembahasannya ada fraksi yang menyatakan menolak," tutupnya.***