
JAKARTA – Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) mengungkapkan, Ustaz Abdul Somad (UAS) dipanggil polisi usai bentrok antara warga dengan aparat TNI dan Polri di Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) beberapa hari lalu.
Dikutip dari Inilah.com, dalam sebuah video yang beredar Sabtu (16/9/2023), Habib Rizieq mengatakan, dai kondang itu dipanggil polisi karena membantu mendanai dapur umum untuk warga Rempang.
Lanjut Habib Rizieq, UAS dituduh bersalah lantaran membantu membiayai kebutuhan makan masyarakat Rempang tersebut.
"Tuduhannya apa saudara? Ustaz Abdul Somad dituduh melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan," kata Habib Rizieq dikutip dari video yang viral tersebut.
Habib Rizieq memastikan, pihaknya tak tinggal diam setelah mendapat kabar pemanggilan UAS oleh pihak kepolisian. Dia menyebut sudah mengirimkan tim pengacara guna membantu UAS.
"Kami sudah kirim advokat karena Beliau bersuara membela warga Rempang yang di Batam," ungkap Habib Rizieq.
Habib Rizieq menyebutkan, salah seorang pihak yang bertanggung jawab atas dapur umum untuk warga Rempang juga telah diamankan pihak berwajib.
"Mereka yang membagikan makanan dan minuman untuk masyarakat, ikut digelandang polisi," ujarnya.
Sebelumnya, UAS mengungkapkan, salah satu sahabatnya bernama Burhan turut dipanggil polisi pascabentrokan yang terjadi di depan Kantor Badan Pengelolaan (BP) Batam pada Senin (11/9/2023).
Dalam unggahan UAS di Instagram, panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau bernomor: B/040/IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tertanggal 13 September 2023 berisi Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara.
UAS tak memberikan penjelasan dalam unggahan tersebut. Hanya saja dirinya menyoroti salah satu poin dari surat yang ditujukan kepada sang sahabat.
Poin tersebut berbunyi, "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan."
Proyek Eco City
Diketahui, Pulau Rempang akan dibangun Rempang Eco City, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Proyek ini merupakan kawasan industri, perdagangan hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.
Pada wilayah ini juga akan dibangun pabrik kaca dan panel surya, yang disebut terbesar kedua di dunia setelah China. Nilai investasi yang masuk pada proyek ini ditaksir mencapai Rp175 triliun dan bisa terus meningkat hingga Rp361 triliun.
Salah satu tokoh masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, Azlaini Agus, membeberkan situasi yang dihadapi warga Pulang Rempang. Menurut dia, sejak Agustus 2023, pemerintah melakukan upaya usir paksa warga dengan menghentikan layanan sejumlah puskesmas dan sekolah.
Langkah ini diambil oleh BP Batam dan Pemko Batam agar warga Rempang setuju untuk relokasi, meninggalkan kampung halaman demi kelancaran proyek Rempang Eco City.
Selain pemaksaan relokasi, Azlaini mengatakan, pemerintah seolah-olah ingin membuang para warga. Sebab, sarana prasarana relokasi sama sekali belum dibangun.
Azlaini menambahkan, warga Rempang baru mengetahui adanya rencana proyek itu justru dari media sosial. Artinya, bukan dari kegiatan sosialisasi resmi dari pemerintah.
Ia juga bercerita, sejak awal Agustus 2023 pihak BP Batam berulang kali memaksa masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok tanah yang sudah diberikan kepada investor.
Selanjutnya, tanggal 23 Agustus 2023, seluruh warga masyarakat Rempang dan pulau-pulau sekitarnya dengan 6.000 orang menggelar aksi unjuk rasa menolak relokasi.
"Warga Rempang tidak menolak masuknya investasi jika memang negara membutuhkan investasi tersebut. Mereka hanya menolak digusur dari tanah leluhurnya. Mereka menolak dipindahkan dari kampung-kampung tua yang sudah mereka huni sejak 300 tahun yang lalu secara turun temurun," jelasnya, dikutip Kamis (14/9/2023).***