PEKANBARU, GORIAU.COM - Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim memenuhi panggilan penyidik Direktoran Reserse Kriminal Khusus Polda Riau untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja.

Marwan menjalani pemeriksaan pada Kamis (7/11/2013) di Ruang Gelar Perkara Atmani Wedhana Ditreskrimsus Polda Riau di Pekanbaru selama delapan jam, dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan istirahan makan siang kemudian dilanjutkan lagi hingga melampaui pukul 18.30 WIB.

Usai diperiksa penyidik, Marwan yang mengenakan kemeja hijau dan celana hitam tidak memberikan komentar apapun kepada wartawan yang menanyainya. Wabup Pelalawan ini mendapat pengawalan ketat dari kepolisian dan tim kuasa hukum saat keluar dari ruang pemeriksaan menuju mobil yang diparkirkan di halaman kantor tersebut.

Bahkan, saat beberapa penyidik menggelar Shalat Magrib berjemaah di mushalla yang berada di dalam kantor tepat bersebelahan dengan ruang pemeriksaan, Marwan tetap melenggangkan kaki tanpa basa-basi.

"Tidak shalat pak... Apa saja tadi yang ditanyakan penyidik... Benar bapak korupsi," demikian pertanyaan wartawan kepada Marwan yang tidak mengacuhkannya.

Sebelumnya, Wabup Pelalawan ini datang dengan didampingi tim kuasa hukumnya. "Ini merupakan pemeriksaan pertama sejak dia ditetapkan sebagai tersangka. Tujuannya untuk kepentingan penyidikan," katanya.

Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau telah menetapkan status tersangka untuk Wakil Bupati Pelalawan sejak akhir Oktober 2013 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja di Pelalawan.

Untuk diketahui, bahwa penyidikan dugaan korupsi tersebut sudah lama dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus dimana telah ditetapkan lebih dulu empat orang sebagai tersangka dan menjadi terdakwa. Mereka adalah Syahrizal Hamid selaku mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan, Tengku Alfian (mantan Staf BPN Pelalawan), Lamuddin (mantan Kadispenda Pelalawan), dan Al Azmi.

Kemudian penyidik juga sudah menetapkan tiga tersangka lagi yakni Rahmad, Tengku Kasroen, dan termasuk Wakil Bupati Pelalawan Marwan Ibrahim.

Dalam dakwaan untuk Syahrizal Hamid dan sejumlah terdakwa lainnya pada kasus yang sama, perkara itu diindikasi telah merugikan negara sebesar Rp38 miliar.

Kasus tersebut bermula dari tahun 2002 hingga 2011 dimana Pemkab Pelalawan berencana membangun gedung perkantoran pemerintahan dengan nama Gedung Bhakti Praja.

Untuk pembangunan ini, pemkab membeli lahan kebun kelapa sawit milik PT Khatulistiwa Argo Bina, Logging RAPP RT 1 RW 2 Dusun I Harapan Sekijang, seluas 110 hektare dengan harga Rp 20 juta per hektare.

Ketika itu, Marwan Ibrahim yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah menyetujuinya. Namun permasalahan timbul ketika lahan tersebut diurus ulang atas nama keluarga terdakwa Syahrizal. Ganti rugi ini dilakukan lagi dari tahun 2007 hingga tahun 2011, sehingga biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan dana APBD tiap tahunnya beragam.(fzr)