PEKANBARU - Kejati (Kejaksaan Tinggi) Riau menyiapkan gugatan perdata, untuk mengembalikan kerugian negara, yang ditimbulkan dari perbuatan duga korupsi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas di Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2016-2019.

Gugatan dilakukan seiring dengan penghentian penyidikan perkara tersebut, karena meninggalnya saksi kunci Supandi, selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Inhu.

"Langkah selanjutnya, kita akan mengajukan gugatan perdata kepada pihak-pihak yang mengakibatkan kerugian negara," ujar Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Krisnanto, kepada GoRiau.com, Rabu (11/2/2021).

Hingga saat ini, Kejati Riau masih merampungkan berkas penghentian penyidikan dugaan korupsi perjalanan dinas Setdakab Inhu tahun anggaran 2016-2019 itu.

Lalu pihaknya akan menyerahkan berkas tersebut kepada bagian Pidsus (Pidana Khusus), agar segera melakukan gugatan perdata, untuk mengembalikan kerugian negara, yang ditimbulkan dari penyalahgunaan anggaran tersebut.

Untuk diketahui, dugaan korupsi itu terjadi pada tahun 2016-2019, pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menerima dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhu yang diperuntukan untuk kegiatan perjalanan dinas. Dalam penanganannya, telah dilakukan sejumlah pihak terkait untuk diklarifikasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan itu, telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun anggaran. Namun, pihaknya menemukan adanya indikasi pemotongan oleh bendahara pengeluaran sebesar 20 persen dari pelaksanaan kegiatan. Jadi dalam pencairannya, oleh bendahara selalu dilakukan pemotongan sejak 2016-2019.

Untuk tiket pesawat perjalanan dinas, tidak pernah dipesan secara langsung oleh para pelaksana kegiatan. Melainkan, telah disiapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Inhu.

Kemudian, setiap pengajuan pencairan, bendahara pengeluaran semestinya melakukan pengujian atas pembayaran pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. Pengujian ini, dilakukan untuk laporan pertanggung jawaban keuangan nantinya.

Pemotongan sebesar 20 persen dari pelaksanaan kegiatan, merupakan atas kebijakan dari Kabag Protokol Setdakab Inhu, Supandi. Dimana, uang itu digunakan untuk keperluan yang bersangkutan diantaranya pemberian tunjangan hari raya (THR), uang duka maupun lainnya. Disinyalir menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp450 juta. ***