
TELUKKUANTAN – Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan penganggaran daerah diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan.
Hal ini disampaikan Taufik, Manajer Advokasi dan Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, buntut kebijakan DPRD Kuansing yang melakukan pembahasan APBD secara tertutup.
Menurutnya, PP 45 tahun 2017 secara jelas mengatur bagaimana partisipasi warga untuk terlibat dalam proses perencaan dan pelaksanaan penganggaran daerah.
"Artinya, sudah saatnya DPRD memberlakukan open parliament dalam pembahasan," kata Taufik kepada GoRiau.com, Rabu (15/11/2023).
Lebih lanjut, Taufik menyatakan open parlement sudah dilakukan oleh DPR RI. Dimana, DPR RI sudah menerapkan proses pembahasan anggaran terbuka ke publik. Harusnya DPRD Kuansing mengacu ke DPR RI.
"Untuk apa lagi kalau DPRD Kuansing menutup ruang terhadap pembahasan itu yang mana dalam aturannya sudah cukup jelas bahwa pembahasan anggaran terbuka," tegas Taufik.
Jika tata tertib (tatib) memandatkan pembahasan secara tertutup, lanjut Taufik, dapat diduga bahwa ada faktor kesengajaan anggota DPRD, supaya bisa menyelinapkan agenda terselubung dalam anggaran.
"Maka wajar timbul dugaan prasangka tak baik oleh publik terkhusus masyarakat Kuasning kepada Anggota DPDD Kuansing," kata Taufik.
Taufik juga menegaskan bahwa setiap proses informasi yang berkaitan dengan keuangan adalah informasi yang terbuka. Hal ini diatur oleh UU nomor 14 tahun 2008 pasal 9 sampai pasal 16.
"Dalam UU ini jelas, apa saja informasi yang harus disediakan setiap saat dan serta merta oleh badan publik," tegas Taufik.***