
PEKANBARU – Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) di Riau sering mendapat penolakan dari masyarakat karena belum dipenuhinya kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit menyisikan 20 persen total luas perkebunan mereka untuk masyarakat sekitar.
"20 persen lahan HGU untuk masyarakat ini merupakan kewajiban perusahaan jika ingin memperpanjang HGU kebun dan tertuang di dalam Permentan No 26 Tahun 2007," jelas Wakil Ketua komisi II DPRD Riau Zulfi Mursal.
Zulfi memprediksi banyak HGU perkebunan sawit yang akan berakhir di Riau akan menyebabkan konflik baru dengan masyarakat karena ketidaktaatan perusahaan terhadap Permentan tersebut
‘’Untuk menghindari konflik tersebut, kalau saya peribadi ingin HGU perusahaan perkebunan tak diperpanjang lagi," kata Zulfi.
Politisi PAN ini melanjutkan lahan perkebunan kelapa sawit yang tak diperpanjang diserahkan kepada negara untuk mengaturnya dan sesuai dengan UUD 1945 dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
‘’Kembalikan kepada masyarakat, biar masyarakat yang dapat keuntungan dari hasil bumi kita baik hasil perkebunan tambang dan sebagainya," ucapnya.
Selama ini menurut mantan ketua DPRD Siak ini perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat, meskipun ada CSR tapi tidak langsung diberikan kepada masyarakat dan tidak dirasakan oleh masyarakat seperti dulu, "Kalau dulu ia kelompok-kelompok masyarakat bisa bertemu langsung dengan perusahaan namun sekarang ada forum CSR tidak bisa lagi harus melalui forum CSR yang diketuai oleh Bapeda, pada akhirnya masyarakat gigit jari," ujarnya.
Oleh karena itu Zulfi berharap kepada pemerintah kampung, desa kecamatan dan Pemda untuk tidak memberikan rekomendasi terhadap perpanjangan HGU. ***