JAKARTA – Kunjungan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, ke Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP) pada 19–20 November 2025 memunculkan kembali sorotan tajam terkait akses dan pengawasan negara. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan, Sjafrie menyampaikan pesan tegas: “tidak boleh ada negara di dalam negara”.

Pernyataan itu mencuat setelah banyak dugaan menguat bahwa kawasan industri seluas 4.000 hektare tersebut, termasuk bandara di dalamnya, selama bertahun-tahun tidak dapat dimasuki aparat negara. Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap bahwa kondisi itu memicu kekhawatiran soal celah keamanan dan kedaulatan. 

“Untuk lebih spesifiknya, Morowali itu luasnya 4.000 hektare. Mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Itu berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi,” ujarnya dalam wawancara yang dikutip Selasa (25/11/2025). Ia menambahkan bahwa informasi yang ia terima menyebut aparat keamanan pun kesulitan mengakses kawasan tersebut. 

Edna menilai hal ini berkaitan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya memerintahkan TNI meningkatkan pengawasan di daerah tambang seperti Bangka Belitung dan Morowali. “Kalau merujuk sejak 2014, persoalan kebocoran sumber daya sudah sering disorot. Termasuk tambang ilegal,” jelasnya.

Yang mengejutkan, kata Edna, adalah fakta bahwa bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan pada 2019, namun tanpa kehadiran Bea Cukai maupun Imigrasi. “Ini sudah berlangsung sejak 2019. Kenapa tidak ada aparatur negara? Ada Pemda, ada ESDM, ada Bea Cukai, ada Imigrasi. Kenapa diam?” ungkapnya. 

Menurutnya, situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah ada tekanan politik, kepentingan tertentu, atau hambatan dari pihak pengelola IMIP. Edna menyebut perlunya investigasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan negara. 

Ia membandingkan IMIP dengan kawasan lain seperti Freeport dan bandara di Kediri yang tetap diawasi negara. “Di tempat lain itu terbuka. Ada aparat. Kenapa di Morowali berbeda?” tambahnya.

Dari sisi pertahanan, Edna mengingatkan risiko besar jika bandara tertutup dari pengawasan negara. “Tanpa Imigrasi dan Bea Cukai, apa pun bisa masuk. Dari bahan berbahaya hingga barang terlarang. Termasuk keluar masuknya pekerja asing,” tuturnya.

Ia juga menyinggung persoalan keselamatan kerja di kawasan IMIP, termasuk kecelakaan smelter dan penggunaan bahasa kerja yang tidak mengikuti standar Indonesia. “Harusnya bahasa Indonesia wajib digunakan agar semua memahami prosedur. Ini saja tidak dilakukan,” tegasnya.

Edna mendesak publik ikut mengawal langkah pemerintah setelah Sjafrie berjanji melaporkan temuan ke Presiden Prabowo. “Harus ada Bea Cukai, Imigrasi, hingga airnav. Ini soal keselamatan nasional,” sambungnya.

Sementara itu, isu kawasan Morowali kembali mengemuka seiring instruksi Presiden kepada Menhan Sjafrie untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tambang ilegal. Instruksi itu disampaikan dalam rapat di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025).

Melalui akun Instagram resminya, Senin (24/11/2025), Sjafrie menegaskan komitmen penindakan hukum. “Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional,” tulisnya. 

Ia memastikan seluruh proses hukum terkait penambangan ilegal akan berjalan adil mulai penyelidikan, penyidikan hingga proses pengadilan. Menurutnya, negara harus hadir dan menertibkan pengelolaan sumber daya agar kembali memberi manfaat bagi rakyat.

Sebelum rapat tersebut, Sjafrie memantau latihan gabungan TNI di Bangka Belitung dan Morowali yang dirancang untuk mempertajam pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal. Kawasan itu memang kerap menjadi titik rawan praktik ilegal dalam industri pertambangan. ***