
PEKANBARU, GORIAU.COM - Setelah melakukan kegiatan Pra Survei Sertifikasi Indonesia Suistainable Palm Oil (ISPO) beberapa minggu yang lalu, tim UNDP, Dirjenbun dan Disbun Riau melaksanakan kegiatan survei awal kepada Poktan kelapa sawit yang dijadikan pilot project Sertifikasi ISPO di Riau pada hari Selasa (10/2) hingga Kamis (12/2). Untuk tahap awal ini yang dilaksanakan survei yaitu Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah (APSSA) yang terletak di Desa Trimulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
Survei awal ini akan difokuskan kepada rapat persiapan dan teknis di lapangan bahan-bahan yang harus disiapkan oleh petani sebelum mereka akan diaudit oleh tim auditor ISPO nantinya.
Kadisbun Riau, Drs H Zulher MS menyebutkan bahwa sertifikasi ISPO untuk petani swadaya ini merupakan langkah pemerinta untuk mengembangkan usaha perkebunan yang berkelanjutan (Suistainability). Karena menurutnya pasar global menghendaki turunan kelapa sawit di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip green industry.
''Hampir 55% kepemilikan perkebunan kelapa sawit di Riau itu adalah petani swadaya. Makanya setelah melakukan sertifikasi ISPO untuk perusahaan perkebunan langkah selanjutnya pemerintah melakukan sertifikasi ISPO untuk petani swadaya. Untuk tahap ini yang kita lakukan adalah membentuk pilot project di beberapa poktan sawit yang ada di Riau. Diharapkan hasil pilot project akan mendapatkan gambaran untuk sertifikasi yang lebih menyeluruh,'' ujar Zulher.
Seputar penunjukan Asosiasi Petani Sawit Swadaya Amanah selaku poktan yang disertifikasi dikarenakan poktan tersebut lebih siap untuk disertifikasi. Salah satu alasannya karena poktan ini telah memiliki asset yang lengkap, poktan berprestasi tahun 2014 tingkat provinsi Riau, dan juga APSSA telah menerima sertifikasi RSPO. Dan juga salah satu syarat yang penting adalah poktan tersebut telah mendapat pembinaan dari perusahaan perkebunan yang telah memiliki sertifikat ISPO.
Ketua APSSA, H. Narno, sangat menyambut baik kegiatan sertifikasi ISPO di Asosiasi yang mereka kelola. Sertifikasi diharapkannya dapat meneguhkan bahwa usaha perkebunan yang mereka kelola tersebut telah sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang diminta oleh pasar global.
''Kita ingin mengelola usaha perkebunan dengan sebaik mungkin. Salah satu langkah meningkatkan peran usaha yang kami kelola yaitu melewati sertifikasi ISPO ini. Jika sertifikat ISPO telah kami miliki maka kami yakin usaha akan meningkat dan kami lebih mudah menjual buah nantinya,'' ujar Narno.
Welly Pardede, Environment Suistainability Department Head PT. Asian Agri Group mengungkapkan bahwa mereka telah membina APSSA sejak tahun 2010 dan sekarang telah membina 5 koperasi petani swadaya se-Riau.
''Target kita, seluruh koperasi atau poktan petani swadaya yang kita bina mendapatkan sertifikat ISPO. Untuk langkah awal ini kita kawal APSSA ini agar mendapat Sertifikat ISPO. Jika hasilnya telah diketahui maka target kita akan mengusulkan koperasi yang lainnya untuk disertifikasi. Hal itu kita lakukan agar turunan kelapa sawit yang kita jual dapat diterima secara menyeluruh karena memang kebun kita telah disertifikasi namun buah TBS yang berasal dari petani belum disertifikasi,'' ujar Welly.
Pilot Porject Sertifikasi ISPO untuk petani swadaya ini berkat kerjasama pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Program (UNDP). Seluruh pendanaan pilot project ini dibiayai oleh UNDP. (rls)