
PEKANBARU – Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi SE MH, yang selama ini mengkritisi soal tak kunjung cairnya dana PI 10 persen pengelolaan blok Migas yang dikelola PHR, akhirnya mengucapkan selamat kepada Pemprov Riau karena pada telah mengupayakan dana itu akan cair pada Desember ini.
"Kita ucapkan selamat kepada Pemprov Riau karena telah berupaya agar dana PI 10 persen pengelolaan blok Migas segera cair, sudah hampir tiga tahun kita perjuangkan bersama," kata Husaimi Hamidi
Namun Husaimi mengatakan cairnya dana tersebut bukan berarti akan tutup mata dengan apa yang telah dibuat oleh Pertamina atau PHR seperti, PHR di Riau kesannya tidak lagi memperhatikan lingkungan, jalan rusak tidak mereka pedulikan, yang paling disorot Husaimi adalah soal kontraktor PHR yang menggunakan plat kendaraan non BM,
"Saya pernah sampaikan saat rapat Banggar kita butuh duit dari pajak kendaraan, chevron saja dulu, perusahaan asing yang beroperasi di Riau itu masih menghargai kita, semua mobil operasionalnya plat BM, saya kemarin turun ke Rohil, mobil PHR itu saya lihat platnya non BM," jelasnya.
Menurut politisi PPP merupakan sikap yang tidak fair dari PHR, karena kekayaan bumi kita mereka keruk namun armada mereka menggunakan plat non BM.
"Ingat dana PI itu merupakan kewajiban PHR untuk Provinsi Riau bukan hadiah dan itu dilindungi oleh Undang-undang." Jadi ini bukan kado atau hadiah," tegasnya.
Selain itu lanjutnya persoalan tenaga kerja di PHR yang masih minim diisi oleh putra-putri Riau, mereka butuh makan, butuh hidup. ‘’Bolehlah orang luar tapi anak Riau yang masih banyak menganggur tolong diperhatikan," ucapnya.
Husaimi mengingatkan jika perusahaan ingin selamat berinvestasi di Riau, kenyangkan orang-orang yang ada di sekitarnya," Jangan sampai istilah ayam mati di lumbung padi terjadi di tanah kita ini," tutupnya.
Seperti diberitakan goriau.com, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah menyetujui pengalihan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk Provinsi Riau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Petroleum Rokan (RPR). Artinya, dana PI 10 persen dari PHR untuk Riau akan segera cair dengan nilai total Rp 3,5 triliun.
Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Utama PHR Chalid Said Salim ke RPR disaksikan Gubernur Riau Edy Natar Nasution di Kompleks Perkantoran PHR di Rumbai, Pekanbaru, Senin (11/12/2023). Dana PI 10 persen yang akan dibayarkan ini merupakan periode operasi PHR dari awal alih kelola yakni 9 Agustus 2021 hingga 30 Oktober 2023. ***