JAKARTA - Polda Metro Jaya telah mengklarifikasi video ambulans milik PMI dan Dinkes Pemprov DKI membawa batu saat unjuk rasa. Namun, video tersebut sebelumnya juga disebar oleh netizen bernama Denny Siregar di akun twitternya.

Menyikapi hal itu, Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan, akan mendalami dugaan pelanggaran hoaks dalam unggahan Denny Siregar soal video ambulans DKI membawa batu. Belakangan unggahan itu dihapus Denny.

"Nanti kita akan secara komprehensif ya, yang jelas kita memberikan informasi dulu kepada masyarakat itulah peristiwanya," kata Asep di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

Video yang sama kemudian juga diunggah oleh akun @TMCPoldaMetroJaya yang memiliki lebih dari 7 juta pengikut. Tak lama kemudian unggahan juga dihapus.

Saat disinggung rencana peneguran terhadap admin @TMCPoldaMetroJaya, Asep mengaku belum mendapat laporan. Meski begitu, dia akan menyampaikan hal tersebut ke Polda Metro Jaya.

"Nanti kita lihat, kita cek dulu ya," ujar Asep.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mengklarifikasi tudingan mobil ambulans milik Dinkes Pemprov DKI bawa batu. Meski begitu, Dinkes berharap pemulihan nama instansinya.

"Berharap rehab, pembersihan nama baik," kata Kadis Kesehatan Pemprov DKI Widyastuti di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (26/9).

Selain itu, Dinkes DKI juga berencana membuat klarifikasi di media sosial atas tudingan yang tidak benar tersebut. Ke depan, menurut Widya, pihaknya akan meningkatkan koordinasi.

Sementara itu mengutip dari akun facebook Denny Siregar, dia membantah twitnya soal ambulans adalah hoaks. Berikut penjelasan Denny Siregar:

Seharian meeting, ditelpon wartawan, ditanya gimana tentang hoaks mobil ambulans ?

Lah, kok hoaks ?? Saya bilang. Kalau gitu semua media beritanya hoaks dong ??

Bedakan antara polisi bilang "salah paham" dengan hoaks. Hoaks itu berita bohong. Sedangkan salah paham itu, kejadiannya betul, tapi ternyata ada salah penafsiran.

Yang wajib minta maaf, ya Polisi. Bukan media-media termasuk media sosial. Kita kan memberitakan apa adanya, sesuai laporan dilapangan.

Ya sudah. Demi menjaga marwah Pemprov DKI dan PMI, saya minta maaf dan take down beritanya. Semoga media Kompas juga mau minta maaf dan menghapus berita "salah paham" itu.. ***