DURI - Perselisihan hubungan industrial terkait tuntutan pesangon dari 65 mantan karyawan ke PT Rekind Worley Parsons Indonesia (RW), salah satu kontraktor PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), hingga Selasa (14/2) kemarin belum juga menemukan solusi terbaik.

Meski sudah digelar serentetan pembicaraan, tidak kunjung ada titik temu. Perundingan bipartit tak membuahkan hasil. Perundingan tripartit pun berakhir tanpa keputusan. Alhasil, tuntutan mantan karyawan berupa pembayaran pesangon dan sejumlah hak normatif lain senilai Rp 14,9 miliar hingga kini masih mangkrak.

Kenyataan tersebut tentu saja membuat karyawan dan kuasa hukumnya sedikit palak. Karena hingga kini, PT CPI sama sekali tindak kunjung merespon surat yang kami layangkan melalui email kepada Presdir PT CPI, Albert Simanjuntak.

"Dalam surat nomor 304/MH&P/PDT-S/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017 perihal dugaan penggelapan hak-hak karyawan, kita minta CPI mendesak PT RW membayar pesangon untuk 65 mantan karyawannya," kata Marnalom pada sejumlah wartawan di Duri, Senin (13/2/2017) lalu.

Walau bagaimana pun, kata Marnalom, PT CPI tidak bisa berlepas tangan. Selaku pemberi kerja, menurut aturan, mereka harus ikut bertanggung jawab. CPI harus turun tangan membantu penyelesaian masalah ini.

Apalagi PT RW diduga telah melanggar klausul kontrak dengan CPI dalam hal pembayaran pesangon. "Hingga kini kita belum melihat tindakan nyata dari CPI terkait pelanggaran klausul kontrak itu. CPI seakan tak punya taji dalam hal ini," ucapnya tegas.

Kadisnakertrans Bengkalis HA Ridwan Yazid SSos belum lama ini pun menyebut CPI tak bisa lepas tangan. Hal senada juga dia tegaskan Selasa petang kemarin.

Menurut Ridwan, PT CPI seharusnya ikut turun tangan membantu mencarikan solusi agar masalah ini cepat selesai.

"Hingga kini memang belum ada perkembangan baru. Kita masih memberi kesempatan kedua belah pihak menyelesaikan ini secara baik-baik. Kalau tak juga ada titik temu, kita terbitkan anjuran. Kita minta PT RW membayar pesangon untuk 65 mantan karyawannya seperti telah dibayar kepada 18 mantan karyawan lain," tegas Ridwan.

Seiring macetnya jalur perundingan, menurut kuasa hukum Marnalom Hutahaean, perwakilan karyawan atas nama Riduan Harun Nasution telah melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan ini ke kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Riau pada 30 Januari 2017 lalu.

Sesuai copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/56/I/2016/SPKT/Riau tertanggal 31 Januari 2017 yang ditandatangani Bamin Siaga SPKT I Aiptu Zalwis yang diterima GoRiau.com (GoNews Grup) dari kuasa hukum, dua nama menjadi terlapor. Masing-masing M Ali Suharsono (Presdir PT Rekayasa Industri) dan Denis Lucey (Presdir PT Worley Parsons Indonesia).

"Saya ikut mendampingi perwakilan karyawan saat melapor ke Polda Riau. Kasus dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 374 atau 372 KUHPidana ini kini dalam tahap penyelidikan dan penyidikan Polda Riau. Keterangan dari pelapor sudah didalami. Sejumlah saksi pun sudah dimintai keterangan," kata Marnalom.

Terkait masalah ini dan penilaian dari kuasa hukum, GoRiau.com belum berhasil mendapatkan keterangan resmi dari HRD Manager PT RW, Djasmier tak bisa dihubungi meski Ponselnya aktif. Pesan lewat SMS pun tak kunjung dibalas. PT RW tetap saja bungkam.*** #Klik di Sini Baca Berita BENGKALIS