DURI - Adanya dualisme pada kepengurusan Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI) Bengkalis berdampak pada kepengurusan Kecamatan. Mereka bingung harus mengadukan keluhan mereka kepada ketua yang mana. Bahkan saat atlet-atlet mereka harus berangkat bertanding keluar daerah membawa nama Kabupaten Bengkalis ataupun Provinsi Riau, para atlet terpaksa harus menggunakan dana pribadi.

Hal ini juga mendapat perhatian dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkalis, Syaukani. Untuk menyelesaikan permasalahan internal FORKI Bengkalis ini, KONI Bengkalis sudah menyurati FORKI Provinsi agar mendudukan bersama dua kepengurusan FORKI Bengkalis ini.

"Pada dasarnya kita tidak berhak ikut campur, karena ini masalah internal FORKI. Namun dampaknya akan buruk bagi kemajuan atlet FORKI sendiri, jika masalah ini tidak diselesaikan segera. Dan kita juga sudah bicarakan kepada kedua belak pihak, baik dari Ketua Ferdinan maupun Ketua Sabarman agar ini bisa diselesaikan dengan bijaksana," kata Syaukani saat dikonfirmasi GoRiau.com, Jumat (22/4/2016).

Secara prosedural, lanjutnya, untuk kepengurusan FORKI ini harus mendapat rekomendasi dari KONI. Namun untuk permasalahan yang terjadi saat ini perlu peranan FORKI Provinsi Riau untuk menyelesaikannya. "Kapan pertemuan kedua belah pihak ini, kita tidak tau. Namun kita minta secepatnya dilakukan," imbuhnya lagi.

Mengenai dana pembinaan atlet FORKI ini, kata Syaukani memang belum cari dari Bengkalis. Saat ini sedang melengkapi proses administrasi. "Kita juga sangat mendukung prestasi atlet FORKI maupun olahraga lainnya, namun kondisi saat ini memang dana pembinaan atlet tersebut belum cair, kita berharap proses ini cepat dan bisa membantu para atlet kita," tutupnya.***