PEKANBARU, GORIAU.COM - Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Pekanbaru H. Marlis Kasim membenarkan banyak mafia tanah yang bermain di wilayah-wilayah berkembang di Pekanbaru. Karena itu, kepada pemilik tanah yang sah diingatkan agar tidak menelantarkan kepemilikan lahan, supaya tidak terjadi sengketa di belakang hari.

Ia mengingatkan hal tersebut terkait kasus yang menimpa Camat Tenayan Raya Abdurrahman. Camat Tenayan Raya ditetapkan tersangka oleh Polresta Pekanbaru atas dugaan pemalsuan SKGR tanah seluas 4 hektar di kawasan tersebut.

Menurut dia, Camat Abdurrahman hanya bagian dari skenario mafia tanah untuk merebut kuasa hak milik bagi tanah diduga terlantar.

''Kasus yang menimpa pak Camat Tenayan itu akibat dari kelalaian pemilik tanah. Namun pak Camat mungkin kurang cermat, sehingga dimanfaatkan pihak tertentu untuk menguasai lahan. Dia mungkin hanya menandatangani SKGR tanpa melihat kondisi di lapangan," kata Marlis Kasim.

Tumpang tindih izin kepemilikan lahan, menurutnya, banyak terjadi di wilayah berkembang seperti Tenayan Raya, Tampan dan kawasan Rumbai. Hal ini terjadi karena sistem pemetaan pada zaman dulu hanya mengandalkan cara manual.

''Pada saat itu orang tak terlalu butuh tanah, setelah sekarang nilainya mahal, baru pada ribut," sambungnya.

Karena itu, Ia mengingatkan kepada pemilik lahan yang merasa memiliki secara sah, agar segera mengurus kembali kepemilikan tanah. Jangan biarkan tanah terlantar yang memberi kesempatan pihak tertentu untuk menguasai.

"Sekarang jaman sudah canggih, memeta tanah sudah pakai GPS (Global Positioning System). Urus itu tanah kita, jangan dibiarkan terlantar," ingatnya. (rul)