SELATPANJANG - Kembali munculnya titik api di Provinsi Riau membuat para petugas lapangan (Satgas Karhutla) harus mengevaluasi penanganan kebakaran lahan selama ini. Temuan BMKG Pekanbaru, ada titik panas di 4 kabupaten se Riau meliputi Pelalawan, Bengkalis, Inhil dan Siak.

"Lho, kok terus berulang. Ada apa dengan pendekatan selama ini?. Satu hal yang paling menarik untuk dicermati adalah pembuatan canal blocking yang massif, " kata pakar lingkungan Dr Elviriadi MSi saat berbincang-bincang dengan GoRiau, Kamis (22/6/2017).

Disampaikan pakar lingkungan dari UIN Suska itu lagi, seharusnya lokasi yang dijadikan canal blocking harus dipetakan secara spesifik kedalaman gambutnya. Karena, kalau gambutnya dalam dengan arus air tanah masih signifikan, di situ ada peluang menahan air diatasnya. Namun, kalau gambut dangkal (1-3 m) itu tidak akan berarti pembuatan canal blockingnya.

"Di kampung saya Sungaitohor itu, pembuatannya asal nampak parit mengalir, di situ diblock. Ini gawat, ibarat mancing ikan di kolam yang gak ada ikannya," tambah Elviriadi.

Menurut anak watan Kepulauan Meranti ini lagi, yang perlu diingat pengambil kebijakan adalah ekosistem gambut di Riau telah mengalami bleeding (over drainage). Hal itu terjadi karena adanya izin atas pemanfaatan ruang pada kawasan gambut secara gila-gilaan.

Padahal, gambut di Riau ini rata rata di atas 3 meter yang dilindungi Kepres No 32 tahun 1990 dan PP no 26 tahun 2008 terutama di Semenanjung Kampar dan Siak. Oleh karena itu, pembuatan canal blocking harus dievaluasi sesuai kaedah ilmiah yang rigid, jangan kejar tayang.

"Uang rakyat terhambur-hamburkan untuk projek pembasahan gambut yang serabutan," kata pria bertubuh tambun itu.

Kemudian, tambah Elv, petugas kepolisian dan TNI juga harus dibimbing untuk menentukan mana kawasan hidrologis gambut yang layak dibikin canal blocking. Fakta di lapangan, petugas kejar kejaran karena komando dari atasan suruh cepat bikin itu barang (canal blocking).

Sesungguhnya yang mendesak saat ini adalah memulihkan ekosistem gambut dengan roadmap jelas, sekurang-kurangnya untuk 5 tahun. Tanpa roadmap dan komitmen serius membenahi aspek hulu, regulasi, rehabilitasi kubah (dome) gambut, maka agenda agenda parsial pemerintah akan mubazir.

"Ya, terus berulanglah tiap tahun madamkan api, madamkan api. Karena komitmen setengah hati untuk menguraikan akar permasalahan karhutla ini," kata Elv mengakhiri wawancara. ***