PELALAWAN – Buntut inspeksi mendadak (Sidak) DPRD Kabupaten Pelalawan ke PT Permata Hijau Indonesia (PHI) Unit Langgam di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, beberapa waktu lalu ditemukan sejumlah pelanggaran.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pelalawan, Faizal, SE M.Si, Rabu (23/8/2023) menegaskan, temuan sidak gabungan komisi tersebut telah ditindak lanjuti. DPRD telah meminta PPNS dan OPD terkait untuk menindak lanjuti hasil temuan sidak.

"Perlu kami tegaskan, bahwa proses pasca sidak tentunya tetap berjalan. Temuan-temuan di lapangan sudah ditindak lanjuti oleh PPNS dan dinas terkait," ungkapnya.

Diantaranya dugaan pelanggaran pengelolaan air limbah industri pabrik kelapa sawit yang dibuang secara ilegal. Pasalnya, saat itu PT PHI masih dalam penyegelan namun proses produksi tetap berjalan.

"Mengenai persoalan itu, sekarang dalam proses pengurusan Amdal. Hearing hari Selasa 22 Agustus kemarin, DLH menyampaikan bahwa limbah mereka sudah sesuai dengan standar baku mutu," paparnya.

Kemudian terkait temuan lainnya, yakni adanya perbedaan antara timbangan tandan buah segar (TBS) dan timbangan crude palm oil (CPO), hal itu juga telah diminta kepada OPD terkait untuk menindak lanjuti.

"Mengenai timbangan TBS dan CPO, itu juga kami minta agar ditera ulang timbangan mereka agar tidak merugikan masyarakat atau petani sawit," jelas Faizal.

Begitu juga dengan penggunaan atau pemanfaat air bawah tanah yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan ditemukan saat dilakukan sidak.

"Itu juga sudah kita sampaikan, kita minta dinas terkait menindak lanjuti itu. Agar meteran terpasang dengan baik, untuk menghindari penguapan PAD kita. Kalau itu terjadi, yang merugi Pemda," katanya.

Ia menegaskan, jika ada tudingan miring yang diarahkan ke DPRD Pelalawan, hal itu tidaklah benar. Bahkan DPRD telah meminta PPNS dan OPD terkait untuk menindak lanjuti hasil temuan sidak.

"Kami tegaskan, tidak ada permainan apapun. Bahkan kita sangat terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan persoalan ini. Jadi kalau ada tudingan miring, itu tidaklah benar," ujarnya.

Bahkan jika PT PHI Unit Langgam, terbukti melakukan pelanggaran, PPNS diminta untuk mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi.

"Kalau memang mereka melakukan pelanggaran, silahkan diberikan sanksi sebagai efek jera," ucapnya.

Namun begitu, Ketua DPD PAN Pelalawan itu mengingatkan perusahaan agar segera menuntaskan seluruh perizinannya. Ia juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan untuk mengikuti aturan yang berlaku.

"Kita welcome dengan investasi yang datang di Pelalawan, apalagi mereka juga masih berniat mengurus izin-izinnya. Tentu siapapun yang investasi harus ikut aturan main yang ada, sesuai Perda kita," pungkasnya. ***