JAKARTA -- Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) dinilai sebagai tragedi demokrasi yang fatal.

Penilaian tersebut disampaikan Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta Din Syamsuddin. Din juga menganggap KLB Demokrat itu menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia.

''Saya terusik dan berpendapat tentang KLB Partai Demokrat di Deli Serdang karena menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia. KLB itu menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal,'' kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, melalui keterangannya di Jakarta, Senin (8/3/2021), seperti dikutip dari inews.id.

KLB Demokrat di Sumut yang diinisiasi sejumlah kader yang dipecat, memutuskan memilih Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, sebagai ketua umum.

Dituturkan Din, pelaksanaan KLB Demokrat itu membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bukanlah isu.

''Sesuai informasi yang ada, pelaksanaan KLB yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila,'' tegas Din.

Menurut Din, keterlibatan Moeldoko pada KLB Demokrat di Deli Serdang perlu ditanyakan, apakah diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku atasan KSP itu.

''Penting untuk dipertanyakan, apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak. Jika beliau (Jokowi) tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP,'' ujar mantan Ketua Umum MUI itu.

Din menyarankan pemerintah menolak hasil KLB Demokrat di Deli Serdang yang telah menobatkan Moeldoko menjadi ketua umum. Jika pemerintah mengesahkan maka ia memperkirakan akan terjadi kegaduhan nasional.

''Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional,'' tutur Din.***