TELUKKUANTAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau menyarankan agar guru yang sudah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) supaya memanfaatkan uang tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Sebaiknya guru gunakan TPG untuk biaya sekolah anak. Dari pada sumbangan tak jelas, bagus untuk pendidikan anak lagi," ujar Ketua Komisi A DPRD Kuansing, Musliadi, SAg kepada GoRiau.com, Rabu (26/7/2017) siang di Telukkuantan.

Saran tersebut ia sampaikan menyusul dengan beredarnya surat dari Forum Komunikasi Guru dan Insan Peduli Pendidikan (Forkogip) Kuansing. Dimana, organisasi tersebut meminta 2.512 guru masing-masing menyumbang Rp200 ribu. Jika semuanya iuran, maka nilainya lebih setengah miliar rupiah.

"Saya sangat sedih mendengar pengaduan seorang guru. Mereka sudah lama menunggu uang ini dan ketika sudah keluar diminta lagi sama Forkogip. Kasihan guru kita, mikir dong," ujar pria yang akrab disapa Cak Mus.

Dikatakan Cak Mus, dibayarnya sisa TPG September - Desember 2016, bukanlah hasil perjuangan Forkogip semata. Tapi, sudah menjadi komitmen antara DPRD dan Pemkab Kuansing. "Maka, guru jangan mau ditunggangi seperti ini."

"Kalau alasannya untuk biaya advokasi, kan sudah jelas bahwa prosea hukum masih berjalan. Percayakan pada aparat penegak hukum. Intinya saat ini, hak guru sudah diterima," tambah Cak Mus.

Dengan adanya pungutan ini, Cak Mus meminta agar aparat penegak hukum terutama kepolisian mengawasi penggunaan dana tersebut.

"Ada guru yang keberatan dengan iuran ini, tadi sudah saya sarankan agar melaporkan dugaan Pungli ini ke polisi. Biar aparat penegak hukum yang akan memprosesnya," tutup Cak Mus.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Forkogip meminta agar para guru penerima sertifikasi September - Desember 2016 menyumbang minimal Rp200 ribu per orang. Uang tersebut diperuntukkan untuk biaya advokasi.***