PEKANBARU, GORIAU.COM - Bupati Kuantan Singingi H. Sukarmis mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan berbagai kalangan terkait keberadaan PT Duta palma Nusantara (DPN) yang dinilai tidak memberikan kontribusi untuk masyarakat Kuansing. Pemerintah Kabupaten Kuansing sedang mengkaji langkah-langkah strategis untuk menundukkan PT DPN.



"Proses ini masih tetap lanjut dan kami sedang mengkaji hal-hal yang bisa menundukkan mereka (PT DPN)," ujar Bupati Sukarmis kepada GoRiau.com usai acara berbuka puasa bersama masyarakat Kuansing yang ada di Pekanbaru, Sabtu (19/7/2014) di Hotel Pangeran.

Dikatakan Sukarmis, salah satu langkah yang sedang dalam tahap pengajian yakni terkait berkas-berkas izin PT DPN di Kuansing. Sebab, ada beberapa kejanggalan dengan izin yang dimilikinya. "Jika berkemungkina bisa kita PTUN-kan, kenapa tidak," katanya.

Keberadaan PT DPN di Kuansing, lanjut Sukarmis tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Perusahaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan visi misi Kabupaten Kuansing. Bahkan, permintaan Pemkab Kuansing agar mengaspal jalan yang sehari-hari dilewati truk CPO miliknya, PT DPN tidak mau. "Padahal, jalan tersebut sangat memprihatinkan," kata Sukarmis.

"Belum masyarakat kita sepanjang jalan tersebut yang setiap hari menghirup debunya," tambah Sukarmis.

Ketegangan antara PT DPN dan Pemkab Kuansing berawal dari ketika tiga perusahaan di Kuansing hendak melakukan MoU untuk mengaspal jalan Benai-RAPP sepanjang 10 Km. Tiga perusahaan tersebut yakni PT RAPP, PT DPN dan PT TBS. Dalam MoU tersebut, PT RAPP sepakat mengaspal sepanjang 5 Km, PT TBS sepanjang 500 m. Sementara, PT DPN mendapat jatah 4,5 Km.

Namun, perwakilan PT DPN keberatan dengan jatahnya. Oleh karena itu, utusan PT DPN memilih pergi dari tempat acara di hotel Pangeran tanpa ada pamit dengan Bupati Kuansing.(san)