
JAKARTA Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu menggeledah kamar apartemen di kawasan Dharmawangsa, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Penggeledahan itu terkait dugaan pemerasan Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Dikutip dari Liputan6.com, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang terkait dengan kasus dugaan pemerasan oleh Firli tersebut. Namun, Ade tak menyebutkan bentuk barang bukti yang disita tersebut.
"Yang jelas ada yang disita penyidik dari penggeledahan di salah satu kamar di apartemen Dharmawangsa Essence tersebut," kata Ade dalam keteranganya, Kamis (14/12/2023).
Ade menuturkan, materi penyidikan belum bisa diungkap sampai berkas perkara dibawa ke persidangan.
"Barang bukti itu menjadi salah satu materi yang didalami di penyidikan," ujar dia.
Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali melakukan penggeledahan di salah satu apartemen kawasan Dharmawangsa, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023) siang.
Penggeledahan ini merupakan tempat ketiga, setelah penyidik melakukan penggeledahan di dua rumah pribadi Firli yang berlokasi di Bekasi dan rumah safe house, di Kertanegara 46, Jakarta Selatan.
Diketahui agenda penggeledahan siang itu dilakukan sebelum Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Firli kembali sebagai tersangka Rabu, 6 Desember 2023
"Konfirmasi atas hasil geledah yang dilakukan penyidik terhadap aset lainnya berupa apartemen (di luar LHKPN FB)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo baru-baru ini.
Soroti Bukti di Kasus Firli Bahuri
Sementara persidangan praperadilan yang diajukan oleh Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri (FB) telah memasuki agenda pembacaan jawaban dan duplik Termohon, dalam hal ini Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan replik Pemohon.
Dalam jawabannya, Kapolda Metro Jaya menyatakan penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah sah secara hukum lantaran merupakan kewenangan penyidik dan didasarkan pada minimal dua alat bukti.
Guru Besar Hukum Pidana Unpad, Romli Atmasasmita menyebut, jawaban Termohon terbilang sangat normatif lantaran penetapan tersangka diyakini sah hanya berdasarkan pada kuantitas alat bukti, bukannya memperhatikan aspek kualitas.
Di sisi lain, Termohon menyatakan penetapan tersangka Firli Bahuri juga sah karena telah ada penyidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), pemeriksaan saksi-saksi, surat dokumen, dan ahli.
“Sah atau tidaknya penetapan Tersangka FB patut diuji karena dalam pemeriksaan saksi-saksi pada tahapan penyidikan, tidak ada satu pun saksi yang menyatakan mengetahui, melihat, atau mendengar adanya pemerasan, penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji atau penyuapan oleh SYL kepada FB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutur Romli kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).
Romli menuturkaan, Penyidik Polda Metro Jaya pun dinilai hanya mendasarkan pada bukti petunjuk yakni foto pertemuan SYL dan Firli Bahuri, resi penukaran valas, dan saksi yang tidak melihat, mendengar, juga mengetahui atau mengalami langsung tindak pidana pemerasan yang disangkakan.
“Sebagaimana pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP terkait keterangan menjadi hal pokok pembuktian, tidak ada suatu peristiwa pidana tanpa saksi. Bahkan begitu pentingnya keterangan, maka satu saksi bukan saksi, Unus Testis Nulls Testis,” katanya.
“Dan dalam pasal 184 KUHAP, keterangan saksi diposisikan sebagai pertama dalam alat bukti yang sah. Jika tidak ada saksi, maka sesungguhnya tidak cukup bukti, maka penetapan tersangka tidak sah,” lanjut Romli.***