JAKARTA - Warga negara yang beranjak dewasa dan hendak mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) bakal mendapatkan fasilitas langsung berupa akses finansial. Pemerintah kini merancang sistem dimana pencetakan identitas kependudukan akan terintegrasi dengan pembuatan rekening bank secara otomatis, lengkap beserta kucuran saldo awal sebesar Rp50.000.

Skema pemerataan akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden, Prabowo Subianto. Untuk menjalankan misi tersebut, dua bank badan usaha milik negara telah ditunjuk sebagai pelaksana di lapangan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mendapat penugasan penuh khusus untuk melayani wilayah Provinsi Aceh. Sementara itu, cakupan wilayah lainnya di seluruh Indonesia akan ditangani oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

"Enggak tahu, kita lihat seperti apa. Saya belum tahu detailnya. BSI hanya di Aceh, di luar Aceh BRI semua. Jadi saya belum tahu detailnya, nanti kita lihat detailnya seperti apa," bebernya kepada awak media di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Bantahan Anggaran Fantastis

Lebih jauh, bendahara negara ini meluruskan simpang siur terkait kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut-sebut membengkak hingga Rp11 triliun. Angka fantastis tersebut sebelumnya sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan asumsi target penerima mencapai 200 juta penduduk.

Purbaya memastikan proyeksi tersebut hanyalah hitungan kasar awal. Skema penyaringan sedang dimatangkan untuk mendata masyarakat mana yang memang benar-benar belum memiliki rekening bank aktif.

"Belum Rp11 triliun, ini anggarannya masih belum dihitung kan. Kan yang sudah punya rekening mungkin juga enggak dibukain," urainya memberikan klarifikasi.

Ia juga meyakinkan publik bahwa ketersediaan kas negara saat ini berada dalam kondisi aman berkat adanya ruang dana cadangan. Namun, ia sangat yakin realisasi pengeluaran tidak akan menyentuh angka belasan triliun rupiah karena jumlah penerima manfaat riil berada jauh di bawah estimasi awal. ***