PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyoroti lemahnya sistem tata kelola dan tata niaga kelapa di Riau yang dinilai merugikan petani dan menghambat pengembangan komoditas unggulan tersebut. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025).

"Harga dasar kelapa tidak terjamin karena belum ada tata niaga. Padahal, kelapa ini punya potensi besar," ujar Wahid.

Ia menekankan pentingnya perhatian serius terhadap tata kelola kelapa, termasuk pengelolaan kawasan pesisir yang sering terpapar air laut. Menurutnya, perbaikan tata kelola air menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem kelapa yang berkelanjutan.

“Tata kelola itu mencakup banyak hal, salah satunya tata kelola perairan. Sementara itu, tata niaga penting supaya harga jual kelapa di tingkat petani bisa menguntungkan. Harus ada standar harga untuk membangun ekosistem kelapa,” tegasnya.

Wahid menyebut, kelapa merupakan tanaman keras yang seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, berbeda dari kelapa sawit. Jika dikelola secara sistematis, petani dapat mengolah kelapa langsung di daerah tanpa menjual mentah ke luar wilayah.

Ia juga mendorong pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan koperasi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pembenahan tata niaga kelapa secara terpadu.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri PPN RI sekaligus Ketua Satgas Perencanaan dan Percepatan Hilirisasi Kelapa, Sukmo Harsono, menyatakan bahwa meski harga kelapa saat ini meningkat, tata kelola dan tata niaga tetap perlu diperbaiki untuk menjaga keberlanjutan sektor tersebut.

"Kita bersama-sama akan menyusun road map, menetapkan harga standar, agar ketika harga kelapa turun tidak sampai pada titik yang merugikan petani," kata Sukmo.

Ia berharap pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan Satgas apabila muncul persoalan di lapangan. "Kami akan terus bekerja menyusun program tata kelola yang bisa langsung diimplementasikan," tambahnya.

Pemerintah berharap, dengan sistem tata niaga yang lebih baik dan dukungan lintas sektor, kelapa dapat menjadi komoditas unggulan baru yang memberikan nilai tambah bagi petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. ***